Jakarta.kemenkumham.go.idJakarta-14 Desember 2020, bertempat di aula lantai 4 Kantor Wilayah Kementerian HUKUM dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta. Kepala Kantor Wilayah Liberti Sitinjak didampingi Pimpinan Tinggi Pratama mengikuti hari Hak Asasi Manusia sedunia melalui virtual zoom. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan laporan ketua penyelenggara Mualimin Abdi (Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia), dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa pada tahun 2020 ini dari jumlah keseluruhan 514 kabupaten/kota di Indonesia, tercatat 439 kabupaten dan kota, atau sekitar 85,5% yang telah berpartisipasi mengajukan data capaian untuk dinilai. Dari jumlah partisipan tersebut, hanya 259 kabupaten dan kota, atau sekitar 59% yang meraih penghargaan kategori kabupaten dan kota peduli HAM. Di Samping pemberian penghargaan kabupaten/kota peduli Hak Asasi Manusia, yang sudah dilaksanakan kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 2013, kementerian Hukum dan Ham telah juga mendorong penerapan pelayanan publik yang berbasis Hak Asasi Manusia.
Dilanjutkan sambutan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna Laoly. Pada sambutannya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan kesan istimewa bagi kita semua karena biasanya peringatan hari Hak Asasi Manusia se-dunia dirayakan dengan suasana meriah, dihadiri banyak orang yang mewakili berbagai unsur pemerintah dan masyarakat. Namun mengingat kondisi seperti saat ini yang masih belum kondusif, sebagai dampak dari pandemi covid-19 maka peringatan hari HAM se-dunia ke-72 tahun 2020 kini peringati dengan cara sederhana, meskipun tentunya tidak mengurangi arti yang terkandung didalam tujuan dari peringatan itu sendiri. Deklarasi ini merupakan aturan tertulis pertama yang disepakati oleh dunia yang menetapkan Hak-hak dasar apa saja yang melekat pada diri setiap manusia tanpa melihat status sosial, asal-usul kebangsaan, warna kulit, kondisi fisik, agama, dan lain sebagainnya. Lanjut dengan penyerahan piagam kabupaten kota peduli HAM dan pelayanan publik berbasis HAM pada pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, pada unit pelaksanaan teknis Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, ada 5 UPT yang mendapatkan piagam diantaranya Kantor Imigrasi kelas I khusus Non TPI Jakarta Selatan, Kantor Imigrasi kelas I Non TPI Jakarta Barat, Kantor Imigrasi kelas I Non TPI Jakarta Pusat, Kantor Imigrasi kelas I TPI Jakarta Timur, Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Salemba.
