Jakarta.kemenkumham.go.id - Jumat (14/12/2018) Pada masa Reses Persidangan II Tahun 2018 - 2019, Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Bidang Hukum, HAM Dan Keamanan kembali melakukan kunjungan di bulan desember akhir tahun ini. Dalam kunjungannya kali ini, Komisi III bertatap muka dengan pejabat atau petinggi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Provinsi DKI Jakarta, dan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta. Kunjungan tersebut dilaksanakan di Ruang Aula Kejaksaan Tinggi Jakarta yang terletak di Jalan HR. Rasuna Said No.2 Jakarta Selatan. Petemuan ini, adalah guna mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh masing-masing instansi sebagai bahan masukan, agar menjadi evaluasi dalam pemberantasan korupsi.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Bambang Sumardiono beserta Kepala Divisi dan jajarannya (Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara, Imigrasi dan Rudenim) yang mengikuti Rapat Kunjungan Kerja Spesifik komisi III DPR RI masa Reses Persidangan II Tahun 2018 - 2019 Memaparkan laporan permasalahan yang dihadapi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Terkait Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh Divisi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta berdasarkan kebijakan Menteri Hukum Dan HAM serta ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.
Pada kesempatan ini, Komisi III DPR RI menyampaikan apresiasi atas kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta beserta Unit Pelaksana Teknisnya baik yang terdiri dari Unit Pelayanan Teknis Pemasyarakatan, Unit Pelayanan Teknis Keimigrasian, dan Unit Pelayanan Teknis Yankum.
 |
 |
Rapat kunjungan kerja ini dibuka oleh Ketua Komisi III DPR RI Drs. H. Kahar Muzakir bersama anggota Komisi III DPR RI, Kegiatan yang kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Tony T Spontana, Kepala Kejaksaan Tinggi mempaparkan dihadapan anggota Komisi III mengatakan, secara umum perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) didominasi pengadaan barang dan jasa. Belum ditemukan adanya penyalahgunaan asset negara yang dimainkan oleh swasta dan oknum-oknum tertentu. Selanjutnya rapat ini diakhiri dengan paparan dari Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Muh Daming Sunusi.
 |
 |