Kuliah Umum, Siapkan PNS Kemenkumham Hadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0.

2018 11 14 Kuliah Umum 4jakarta.kemenkumham.go.id - Rabu (14/11/2018) Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menggelar kegiatan kuliah umum pada Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan di Kartika Expo Centre, Balai Kartini yang terletak di Jalan Gatot Subroto Kav.37 Kuningan Jakarta Selatan.

Kuliah umum ini mengangkat tema "Pengembangan Sumber Daya Manusia di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang siap menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Pegawai Negeri Sipil atau yang sekarang di sebut dengan aparatur sipil negara Kementerian Hukum dan HAM diminta dapat segera beradaptasi dengan era revolusi industri saat ini. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna H. Laoly.

Peserta dalam kegiatan ini adalah para taruna Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. 

Tampak Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama, Staf Ahli Menteri, Staf Khusus Menteri, Penasehat Menteri, Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat serta Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Jabodetabek dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Imigrasi se-Jabodetabek menghadiri kegiatan kuliah umum ini. 

2018 11 14 Kuliah Umum 1 2018 11 14 Kuliah Umum 5
2018 11 14 Kuliah Umum 2 2018 11 14 Kuliah Umum 3

2018 11 14 Balai Kartini 1

Para pegawai saat ini harus memiliki karakter, kompetensi, kolaborasi, kontribusi, dan kreativitas agar tidak ketinggalan untuk menghadapi perubahan di era revolusi industri 4.0," ungkap Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia saat memberikan pengarahan di Balai Kartini (14/11). 

"Sekarang tuntutannya, kita tidak lagi bisa bekerja hanya secara normatif, namun kita dituntut harus bisa membuat terobosan-terobosan baru dalam rangka memaksimalkan pelayanan publik" tambahnya.

"Kita harus bisa membuat sistem pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi," pungkasnya.


Print   Email