Jakarta - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta, Ibnu Chuldun, beserta jajaran menerima kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI, Selasa (28/12). Bertempat di Aula Kantor Wilayah, H. Santoso S.H. dari fraksi Partai Demokrat serta Habiburokhman, S.H., M.H. dari fraksi Partai Gerindra melakukan silaturahmi kepada jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta yang hadir secara langsung maupun virtual melalui aplikasi zoom meeting.
Ibnu Chuldun membuka kegiatan dengan perkenalan seluruh jajarannya yang terdiri dari Para Pimpinan Tinggi Pratama serta seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dalam paparannya, Ibnu Chuldun pun menyampaikan terkait capaian kinerja, Sumber Daya Manusia (SDM), strategi penanganan Covid-19, pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pembangunan Zona Integritas serta pelaksanaan tugas dan fungsi pada Divisi Pemasyarakatan, Divisi Keimigrasian dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.
Pada kunjungan kerja ini, kedua anggota Komisi III DPR RI tersebut juga mendengarkan permasalahan yang dimiliki oleh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Ibnu Chuldun menyampaikan 3 (tiga) permasalahan penting terkait Sumber Daya Manusia, Anggaran, serta Sarana dan Prasarana. Pemecahan permasalahan pun terus dilakukan oleh jajaran Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai unit terkait.
Anggota Komisi III DPR RI, Santoso, menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kepala Kantor Wilayah beserta jajaran atas penyampaian paparan yang disusun dan disampaikan dengan baik. Begitu pula dengan Habiburokhman yang memberikan komitmen dan dukungan untuk perbaikan dan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Hal penting yang turut diapresiasi yaitu kerja Divisi Pemasyarakatan yang berkinerja dengan baik dan minim masalah. “Tanggal 8 Januari 2022 akan ada rapat dengan mitra. Keluhan dan permasalahan Kanwil ini akan kami sampaikan”, tutur Habiburokhman.
Terakhir, Santoso berharap Kepala Kantor Wilayah dan jajarannya dapat menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat baik terkait unit Pemasyarakatan maupun Imigrasi. “Pelayanan publik pun harus ditingkatkan untuk meminimalisir keluhan dari berbagai aspek”, ujar Santoso. Hal tersebut menjadi poin penting evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, “Kami akan terus melakukan pengawasan dan pemantauan langsung ke UPT demi terwujudnya pelayanan terbaik kepada masyarakat”, tutup Ibnu Chuldun.
