Jakarta-Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sebagai instansi pembina melaksanakan tugasnya dalam mendampingi 27 satuan kerja menjalankan kinerja berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing. Kepala Bagian Program dan Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Sardi beserta tim melaksanakan monitoring terkait pelaksanaan Anggaran TA 2022 pada 2 (dua) satuan kerja sekaligus yaitu Rutan Kelas I Pondok Bambu dan Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta, Senin (13/06/22). Dalam kesempatan yang sama Kasubbag Program dan Pelaporan, Sukino beserta tim juga melakukan hal sama yaitu monitoring anggaran pada Bapas Kelas I Jakarta Barat dan Rumah Detensi Imigrasi Jakarta.
Pelaksanaan anggaran merupakan bagian dari siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu indikator penting untuk mengetahui kinerja APBN adalah dengan mengukur tingkat penyerapan anggaran dalam pelaksanaan anggaran. Mengingat pentingnya penyerapan anggaran dalam menggerakkan perekonomian bangsa, maka perlu dilakukan berbagai langkah untuk mendorong percepatan penyerapan anggaran salahnya melalui kegiatan monitoring. Monitoring yang dilakukan pada satuan kerja kali ini meliputi penyelenggaraan Disbursement Plan, IKPA dan Smart dan hasil dari pemantauan ini akan digunakan sebagai bahan untuk pelaksanaan evaluasi masing-masing satuan kerja.
Sardi mengungkapkan bahwa setiap satuan kerja harus mampu melaksanakan kegiatan sesuai dengan Disbursement Plan yang telah disusun serta tertib mengisi data penyerapan anggaran pada IKPA dan aplikasi Smart pada tiap bulannya. Sardi juga mengingatkan bahwa setiap satuan kerja perlu menyisir kembali sisa anggaran pada kegiatan yang telah selesai dilaksanakan serta melakukan revisi guna memaksimalkan penyerapan anggaran. Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran ini penting dilakukan sehingga dapat diketahui permasalahan yang ada serta mampu memberikan rekomendasi untuk mengatasi setiap hambatan yang dihadapi.
