jakarta.kemenkumham.go.id. Bertempat di Bapas Kelas I Jakarta Selatan, Rabu (19/02/20) Plt. Kepala Divisi Keimigrasian ( Jamaruli Manihuruk) memimpin kegiatan Apel Pagi Bersama yang dihadiri Kepala Bapas Kelas I Jakarta Selatan, Ricky Dwi Biantoro, para pejabat struktural dan JFT PK dan JFU.
Dalam rangka menuju satuan kerja dengan perdikat WBK dan WBBM yang telah dicanangkan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mengambil langkah-langkah percepatan dengan menurunkan Tim pendampingan ke 18 Satuan kerja yang belum pernah diusulkan untuk WBK di tahun 2019. Hal ini dimaksudkan untuk mempercepat dan mendorong satuan kerja untuk mempersiapkan segala sesuatu menuju WBK. Kepala Plt. Divisi Keimigrasian hadir sebagai pembina apel di Bapas Kelas I Jakarta Selatan, sebagai upaya penguatan menuju WBK/WBBM kepada jajaran Bapas Jakarta Selatan. Kepala Divisi Keimigrasian pada apel bersama ini memberikan arahan terkait dengan pembangunan zona integritas ada 3 hal yang harus di diperhatikan yaitu Komitmen bersama, Peningkatan kualitas publik dan hilangnya persepsi korupsi. Pembina apel menekankan bahwa komitmen satuan kerja menuju WBK tidak hanya dari pejabat struktural saja namun harus dari seluruh elemen, artinya dimulai dari pejabat penting atas Kepala UPT, pegawai, OB, Satpam dan Sopir serta semuanya harus terlibat dalam melakukan pembangunan zona integritas.Kemudian meningkatnya kualitas pelayanan publik dapat diwujudkan dnegan menempel alur pelayanan, maklumat pelayanan, penunjukan duta layanan, adanya layanan informasi dan pusat pengaduan. Untuk mengukur kualitas pelayanan publik juga diperlukan instrumen berupa kotak saran ataupun survey Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai bahan evaluasi kinerja pelayanan.Segala sesuatu yang berupa masukan, saratan ataupun pengaduan harus segera ditindaklanjuti sesuai dengan aturan ang berlaku. Poin ketiga adalah hilangnya persepsi korupsi. "Pastikan tidak ada celah-celah untuk korupsi", tegas Plt. Kepala Divisi Keimigrasian.
Selanjutnya terkait pencanangan Coporate University yang dicanangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM yang mengisyaratkan perlunya peningkatan SDM untuk menuju SDM Unggul untuk mewujudkan Kementerian Hukum dan hAM yang cepat dan maju oleh karena itu Plt. Kepala Divisi Keimigrasian meminta pada pejabat struktural untuk melakukan internalisasi baik berupa pemahaman tugas dan fungsi maupun terkait program WBK serta dukungan seluruh jajaran terkait dengan pencangan revitalisasi Law and Human Right, sesuai nomenklatur kementerian Hukum dan HAM maka institusi yang berada didalamnya benar-benar menjadi pusat informasi dan pelayanan hukum.
|
|
 |
Berita dan foto: Gustaf, Tim Humas.