Jakarta_Info, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta meluncurkan tiga layanan yang memudahkan pembuatan paspor. Ketiga layanan itu adalah Early Morning Passport Service, Sunset Passport Service, dan Emergency Passport Service.
Peluncuran ketiga layanan ini merupakan bagian dari Gerakan Serentak Empati Layanan Publik Layanan Paspor Seluruh Indonesia.
Launching pelayanan masyarakat ini tidak hanya terfokus pada layanan imigrasi saja, akan tetapi pelayanan masyarakat pada bidang pemasyarakatan dan pelayanan hukum dan HAM, seperti notaris, pewarganegaraan dan fidusia online. Peluncuran Inovasi Pelayanan Publik berbasis teknologi informasi ini di resmikan secara langsung oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly yang didampingi oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dalam acara yang digelar di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (17/10/2016).
"Layanan ini merupakan salah satu program utama Nawacita, reformasi hukum dan pelayanan publik mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah presiden Joko Widodo," ucap Yasonna, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Early Morning Passport Service adalah layanan Imigrasi untuk masyarakat yang ingin mengurus dokumen sebelum mereka berangkat kerja. Kantor Imigrasi membuka pelayanan sejak pukul 06.00 WIB pagi pada hari Selasa dan Jumat.
Sementara itu, Sunset Passport Service adalah layanan Imigrasi bagi masyarakat pada sore hari, atau selepas masyarakat pulang bekerja. Untuk program ini, Kantor Imigrasi buka sampai pukul 19.00 WIB sehingga masyarakat dapat memiliki pilihan untuk mengurus paspor.
Kemudian Emergency Passport Service adalah sebuah program layanan imigrasi untuk penerbitan paspor selama 24 jam sehari, bagi warga negara Indonesia yang mendadak harus pergi keluar negeri. Layanan ini diterapkan hanya di kantor Imigrasi Soekarno Hatta.
Selain tiga layanan itu, Yasonna menyebut berbagai inovasi lain yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM adalah beberapa layanan online, seperti Aplikasi Laporan Bulanan Notaris Online untuk para notaris; Aplikasi Manajemen Data Kewarganegaraan untuk warga negara asing yang ingin menjadi WNI; SIBIMO alias Aplikasi Bimbingan Mandiri Online; pelayanan publik digital untuk warga yang akan mendapatkan kebebasan bersyarat dan asimilasi.
Mengubah pelayanan menjadi lebih atraktif dengan kerangka mencoba memahami kesulitan masyarakat, baik secara waktu maupun pola pelayanan. "Melalui Gerakan dan beragam inovasi yang diluncurkan oleh Kementerian Hukum dan HAM ini, dapat menjadikan rakyat sebagai orang pertama di negeri ini. Masyarakat yang melihat aparat pemerintah sebagai sahabat dan melayani mereka sebaik-baiknya," ucap Yasonna.
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menghadiri peresmian Gerakan Serentak Empati Layanan Passport di Seluruh Indonesia dan Launching Inovasi Pelayanan Publik Kanwil DKI Jakarta “ di Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat. Senin (17/10/2016).
Dalam sambutannya Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan "Saya berharap segala jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat di DKI Jakarta menjadi etalase transformasi pelayanan publik yang dapat dicontoh oleh daerah-daerah lain di seluruh Indonesia.
Dengan kerjasama ini maka pelayanan terhadap publik akan semakin baik terutama untuk memberantas praktek pungli. Lebih lanjut Basuki menambahkan agar pihak imigrasi lebih ketat dalam mengawasi keberadaan orang asing di Jakarta. Selain itu Pemprov DKI Jakarta juga menawarkan kepada pihak Kemenkumham jika ingin bersosialisasi terkait pelayanan publik melalui fasilitas yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta seperti pemasangan iklan pada busway, videotron, dan fasilitas lainnya.
Tak tanya itu, dihari yang sama Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta yang telah menunjuk 15 (lima belas) Sekolah Sadar Hukum yang bertujuan menyasar banyak anak sekolah atau remaja. Inovasi ini menjadi bagian reformasi hukum guna memunculkan budaya taat hukum yang dimulai sejak dini, sehingga kenakalan remaja, bullying, dan tawuran dapat diminimalkan. Program ini kerjasama antara pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Kegiatan ini juga diisi dengan dialog interaktif antara pelajar dan Polisi di Balai Agung, Pemprov DKI Jakarta,(17/10/2016).
Pada Kesempatan yang sama Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta melakukan penandatanganan kerjasama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang disaksikan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.
Pungli pada sentra pelayanan bisa dihilangkan dengan cara merubah mind set aparatur negara dan masyarakat. Pada sisi mind set aparatur negara yang sudah tidak meminta pungli tapi masyarakat masih ada budaya terima kasih dengan memberikan uang maka budaya pungli tidak bisa hilang.
Masyarakat juga perlu diberikan edukasi untuk tidak lagi memberikan uang terima kasih kepada aparatur. “It takes two for Tango", Tarian Tango tidak bisa dilakukan dengan satu orang, harus dua orang. Artinya pungli hilang bila aparat dan masyarakat merubah budaya menerima dan memberi yang tidak sesuai ketentuan” kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly, di Balai Kota DKI Jakarta.
Dengan berbagai inovasi yang diluncurkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini yang dilakukan oleh Kanwil DKI Jakarta, bertujuan meningkatkan kualitas layanan masyarakat dengan budaya senyum, cepat,transparan, rakyat senang dan pasti. "Pantang berkemas sebelum Rakyat Puas" tambah Menteri Hukum dan HAM.
Menjadikan rakyat sebagai orang pertama di negeri ini, dan masyarakat tidaklah melihat petugas seperti melihat aparat pemerintah tetapi melihat sebagai sahabat dengan pelayanan yang PASTI.
 |
 |
Semoga program ini dapat bermanfaat bagi kebaikan masyarakat Indonesia. (dnl)