Kakanwil Mardjoeki menyampaikan sambutan dan pembukaan kegiatan secara resmi
Ketua Panitia Budi Supriadi menyampaikan laporan
Kakanwil menyampaikan sambutan
Narasumber dari Inspektorat Jenderal
Narasumber dari Inspektorat Jenderal
Kabag Evallap Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI sebagai nara sumber
Tim dari Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kemenkumham RI sebagai nara sumber
Praktek penyusunan LAKIP
Penutupan oleh Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Budi Supriadi
Kepala Divisi Administrasi, Ansaruddin sebagai nara sumber
Setiap instansi pemerintah selain dituntut untuk melakukan pelaporan dibidang pengelolaan keuangan, juga dituntut untuk melaporkan kinerjanya melalui suatulaporan yang disebut Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP suatu instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau gagalnya pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden no. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) melalui SAKIP. Dalam penyusunan LAKIP dimaksud, tentunya diperlukan sumber daya manusia yang berkompeten dalam bidang pelaporan. Oleh karena itu, upaya Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat, Bambang Satrio dalam meningkatkan pemahaman dan kapabilitas SDM Jajaran Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dan UPT DKI Jakarta dengan menggelar kegiatan Tata Cara Teknis Penyusunan LAKIP.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 5 s.d. 7 November 2014 tersebut dilaksanakan di Menara Peninsula Hotel, Slipi, Jakarta Barat. Kegiatan diikuti sejumlah 59 pegawai yang bertugas menyusun LAKIP di jajaran Kanwil dan UPT DKI Jakarta. Pembukaan dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah, Dr. Mardjoeki. Dalam sambutannya, Mardjoeki berpesan agar kegiatan tersebut dapat diikuti secara serius oleh semua peserta. Sehingga penyusunan LAKIP di setiap unit kerja dapat dipahami dan dimengerti.
“Laporan ini penting, bisa menjadi bahan informasi penyusunan perencanaan. Karena dengan adanya laporan yang baik, laporan yang sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dapat menjadi bahan informasi yang penting adalam penyusunan perencanaan pada kegiatan dimasa yang akan datang”, katanya.
“Persoalan yang terjadi adalah ketika pelaporan tidak mencerminkan sebuah gambaran kinerja yang dilakukan maka perencanaan dimasa selanjutnya akan menjadi perencanaan yang tidak memiliki dasar informasi atau data yang akurat dan tidak real”, tambahnya.
Diharapkan LAKIP menjadi suatu evaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan maupun sasaran organisasi.
“Pelaporan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai alat atau media untuk menganalisis sebuah pelaksanaan kegiatan apakah kegiatan yang dilaksanakan tersebut memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan”, kata Mardjoeki.
“Karena suatu perencanaan yang tidak baik sesungguhnya adalah merencanakan sebuah kegagalan”, tambahnya.
Kegiatan ini menghadirkan nara sumber Kepala Divisi Administrasi, Ansaruddin dengan materi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka Reformasi Birokrasi, Auditor dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI dengan membawakan dua materi yaitu Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur, dan Peran SAKIP dalam menunjang Kinerja Kemenkumham RI, Pejabat dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI dengan materi Evaluasi SAKIP 2013 dan Penetapan Kinerja 2014, yang terakhir Pejabat dan Tim dari Biro Perencanaan dengan menyampaikan materi berupa praktek-praktek antara lain Praktek Penyusunan Perencanaan Kinerja 2014, Praktek Penyusunan Penetapan Kinerja 2015, dan Praktek Penyusunan Pengukuran Kinerja 2014.
Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Jakarta Barat selaku ketua panitia, Budi Supriadi, B.A. dalam laporannya menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan ini antara lain:
memberikan kejelasan tentang perumusan tujuan,
mengetahui sasaran strategis yang spesifik, jelas dan terukur,
menetapkan indikator kinerja dan target-target kinerja sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal,
membentuk akuntabilitas kinerja melalui pengukuran keberhasilan dan kegagalan,
mengetahui tata cara penyusunan LAKIP.
Kegiatan Penyusunan LAKIP ditutup secara resmi oleh Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat yang diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Budi Supriadi.
