Jakarta.kemenkumham.go.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) DKI Jakarta kembali mengadakan kegiatan penguatan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Senin (22/07/2019) di Aula Lantai 4 Kantor Wilayah dengan agenda pemaparan hasil review yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) minggu terakhir pada Kantor Wilayah maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) baik UPT Pemasyarakatan maupun UPT Imigrasi. Kepala Kantor Wilayah, Dr. Bambang Sumardiono, membuka sekaligus memberikan arahan awal dalam kegiatan ini. Hadir pada kegiatan ini yaitu Bapak Nugroho (Staf Ahli Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI), serta Bapak Lollong Manting Awi (Center for Detention Studies) yang memberikan komando sekaligus membagikan hasil-hasil yang telah dihimpun oleh tim di lapangan. Hadir pula Ibu Endah Kartina (Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Struktur Hukum Balitbang HAM). Dari Kantor Wilayah, turut hadir Ibu Nuni Suryani (Kepala Divisi Administrasi & Ketua Tim Pokja Pembangunan ZI), Bapak R. Andika Dwi Prasetya (Kepala Divisi Pemasyarakatan), Bapak Baroto (Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM), Ketua bidang Pokja Pembangunan ZI, serta Kepala UPT di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
Pada arahan selanjutnya, Bapak Nugroho mengingatkan bahwa ini adalah kegiatan untuk penguatan kembali menuju Pembangunan ZI. Apapun hasil yang didapat harus diterima dan disikapi dengan baik. Salah satu contohnya adalah dengan membuat target hingga minggu awal Bulan Agustus. Pembangunan Zona Integritas ini juga diharapkan dapat masuk ke dalam anggaran (pagu indikatif) pada masing-masing satuan kerja. Agenda paparan hasil review yang disampaikan meliputi: Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektur Jenderal, Sarana dan Prasarana, Inovasi, serta In Depth Interview pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta serta UPT Pemasyarakatan dan UPT Imigrasi. Adapun hasil review Action Plan dalam peningkatan nilai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) untuk UPT Pemasyarakatan dan UPT Imigrasi disampaikan oleh Ibu Endah Kartina. Beliau mengharapkan data dukung harus dilengkapi pada akhir Bulan Juli.
Setelah pemaparan hasil review, Pak Nugroho mengharapkan tim internal untuk membuat laporan tertulis dan diselesaikan dalam 1 (satu) minggu ini untuk dibaca dan disikapi oleh masing-masing satuan kerja. Beliau juga menyebutkan untuk melakukan fokus perbaikan pada komponen hasil dan komponen pengungkit penunjang komponen hasil, yang meliputi: inovasi pelayanan (terutama pada satuan kerja Stranas & WBBM), layanan/kanal pengaduan serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
Terakhir, Kepala Kantor Wilayah memberikan catatan-catatan penting, khususnya untuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, seperti: Supporting anggaran menjadi yang utama untuk pembiayaan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, Dibuat buku saku kecil untuk rekan-rekan kerja yang tidak terlibat secara langsung dengan tim pokja pembangunan ZI, Para pejabat struktural diharapkan untuk berkomunikasi dengan timnya, serta untuk seluruh UPT, khususnya UPT Imigrasi, yang pelayanannya terkendala oleh sistem dapat melaporkan ke Humas Kantor Wilayah DKI Jakarta agar dapat dihubungkan dengan Radio Elshinta untuk membagikan informasi kepada masyarakat. Setelah pemaparan dan diskusi terkait pelaksanaan Pembangunan ZI masing-masing satuan kerja dari seluruh Kepala UPT yang hadir, Kepala Kantor Wilayah pun menutup kegiatan tersebut.
(Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta)