foto : Suasana rapat koordinasi penanganan permasalahan implementasi manajemen dokumen keimigrasian,
Hotel Puri Denpasar-Jakarta Selatan, Rabu (23/08/2017)
Jakarta_Info, Kebutuhan akan peningkatan pelayanan yang efektif dan efisien dapat dilakukan melalui penerapan sistem aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Ini merupakan salah satu hal yang melatarbelakangi rapat koordinasi bidang intelijen, penindakan, informasi dan sarana komunikasi keimigrasian yang membahas tentang penanganan permasalahan manajemen dokumen keimirasian Tahun anggaran 2017.
Rabu (23/08/2017) Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kumham DKI Jakarta, Nuni Suryani yang juga mengemban amanah sebagai pelaksana harian Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta membuka secara resmi kegiatan rakor ini yang berlokasi di Puri Denpasar Hotel, Jalan Denpasar Selatan No. 1 Kuningan Timur, Setia budi-Jakarta Selatan.
Dalam rapat ini membahas beberapa persoalan yang kerap muncul dilapangan salah satunya blanko paspor yang tidak dapat dilanjutkan proses penerbitannya mulai dari cacat saat penerbitan sampai dengan kesalahan/kelalaian petugas. Jika diruntun dari kesalahan/kelalaian petugas ada indikasi yang mengarah kepada duplikasi paspor untuk itu dalam rapat ini sangat menekankan pengawasan dalam pendistribusian blako paspor untuk menghindari penyalahgunaan terhadap blanko paspor tersebut.
Paspor yang rusak pada saat proses penerbitan, atau tidak diambil dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkan, atau pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan makan paspor tersebut dapat dibatalkan melalui mekanisme pembatalan paspor sesuai dengan Surat Edaran Dirjenim No.IMI-491.IZ.03.02 Tahun 2010 tentang pengamanan blanko paspor yang tidak dapat dilanjutkan proses penerbitannya.
Kegiatan ini bertujuan menyatukan pandangan untuk menciptakan standarisasi pelaksanaan manajemen blanko dokumen keimigrasian yang aman, lancar, tertib, terukur, terkendali dan akuntabel. Dimulai dari permohonan pengajuan dengan dasar analisa kebutuhan hingga pendataan atau rekonsiliasi dengan pengecekan fisik (stock opname) blanko paspor yang layak digunakan atau rusak cacat produksi yang kemudian dibuatkan laporan secara berkala yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Imigrasi. Disini perlunya atensi dari setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam hal ini Kepala Kantor Imigrasi dalam mentertibkan tata kelola manajemen dokumen keimigrasian. (dnl)
 |
 |
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi Lalulintas Keimigrasian pada kantor imigrasi se-DKI Jakarta, Taruna Politeknik Imigrasi serta JFT Analis Keimigrasian Tingkat Madya Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan narasumber Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil DKI Jakarta,Agus Widjaja dan Agato P. Simamora Kasubdit pengelolaan dan analis dokumen perjalanan keimigrasian, Direktorat Lalulintas Keimigrasian dengan didampingi oleh Kepala Seksi pencetakan dan pendistribusian dokumen perjalanan pada Direktorat Jenderal Imigrasi.
 |
 |