Jakarta – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta dan Pimpinan Tinggi Pratama mengikuti kegiatan pembukaan Rekonsiliasi Nasional Data Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2020 Tingkat Kantor Wilayah di lingkungan Kemenkumham yang terhubung melalui aplikasi zoom pada Senin (13/07) di ruang rapat Kepala Kantor Wilayah. Kegiatan ini akan diselenggarakan selama 4 (empat) hari mulai tanggal 13 Juli - 16 Juli 2020. Turut hadir mendampingi yaitu Kepala Bagian Umum, Kepala Subbagian, serta JFU pada Subbagian Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN).
Pada laporan pelaksanaan oleh Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Wisnu Nugroho Dewanto, Beliau menyampaikan bahwa rekonsiliasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kemenkumham untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat, transparan dan akuntabel. Adapun jumlah peserta yaitu 120 orang yang terdiri dari Pembina dan Pendamping Unit Eselon I serta para penyusun laporan keuangan dan Barang Milik Negara (BMN) di masing-masing kantor wilayah. Selama kegiatan berlangsung, seluruh peserta akan didampingi oleh pendamping dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal kekayaan Negara dan seluruh pembina dari Unit Eselon I di lingkungan Kemenkumham.
Setelah sambutan dari R. Wiwin Istanti selaku Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Sekretaris Jenderal Kemenkumham (Bambang Rantam Sariwanto) memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Bambang Rantam menyampaikan bahwa rekonsiliasi data sangat penting untuk dilakukan dengan memperhatikan temuan-temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang harus menjadi catatan dan menjaga standarisasi laporan keuangan, terutama terkait dengan SPIP. Selama 5 (lima) tahun berturut-turut sudah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), diharapkan para penyusun laporan keuangan di lingkungan Kemenkumham khususnya Kantor Wilayah seluruh Indonesia dapat bekerjasama untuk mempertahankan dan menjaga laporan keuangan yang berkualitas.
 |
 |