Jakarta.kemenkumham.go.id - Kamis, (19/04/2018) Birokrasi yang cepat dan tepat serta anti korupsi adalah keinginan masyarakat. Untuk itu dalam mewujudkannya Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Kanwil DKI Jakarta melakukan berbagai upaya antara lain dengan pemangkasan SOP “Jika bisa dipermudah kenapa harus dipersulit” hal ini diterapkan diberbagai sentra pelayanan.
Memperbaiki pelayanan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi diberbagai lini pelayanan baik di bidang Keimigrasian, Pemasyarakatan maupun Pelayanan Hukum, guna kebutuhan transparansi yang diinginkan masyarakat maka Kanwil DKI Jakarta terus meningkatkan kualitasnya, walau dalam implementasinya dilapangan masih terdapat kekurangan dan ketidaksemupurnaan yang terus kita perbaiki secara berkala.
Masalah kualitas Sumber Daya Manusia, kita terus drill mereka melalui peningkatan integritas para petugas dilapangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Hari ini Kanwil DKI Jakarta mendeklarasikan pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) bagi satuan kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Pembangunan Zona Integritas ini bukanlah hal yang baru di jajaran Kementerian Hukum dan HAM, namun hal ini menjadi perlu untuk terus menerus disegarkan, diingatkan serta diperbaiki kualitasnya.
Ditengah tuntutan masyarakat akan peningkatan pelayanan publik yang semakin tinggi. Melalui pembangunan Zona Integiritas ini diharapkan nantinya semua Unit Kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dapat menjadi Unit Kerja yang terbebas dari korupsi.
Pencanangan kali ini sengaja dilakukan secara terbuka dan dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak, khususnya masyarakat dapat memantau, mengawal dan mengawasi serta berperan aktif dalam mewujudkan program pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, khususnya dalam pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM ini merupakan wujud komitmen nyata Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta untuk mewujudkan pelayanan yang bebas dari korupsi, menuju Birokrasi yang Bersih dan Melayani.
Dalam kegiatan pencanangan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dihadiri oleh Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi, Plt.Kepala Ombusman Perwakilan Jakarta Raya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Biro Hukum Polda Metro Jaya dan Biro Hukum Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Para Pejabat tinggi pratama dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kanwil DKI Jakarta.
Foto: Press Conference usai penandatanganan Pakta Integritas pada pencanangan wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta (19/4).
Haru Tamtomo Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM mengatakan kepada rekan media "Kita membangun kualitas satuan kerja yang bebas dari korupsi terlebih dahulu, kemudian baru kita tingkatkan kuantitas/jumlah satuan kerjanya pada setiap tahun."
"Harapannya di Tahun 2019 seluruh Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dapat menjadi Unit Kerja yang bebas dari korupsi menuju wilayah birokrasi yang bersih dan melayani masyarakat dengan prima dapat diwujudkan"lengkapnya.