jakarta.kemenkumham.go.id - Jumat, 19 Juni 2020. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta melaksanakan Pendampingan Nilai Maturitas Penerapan Manajemen Risiko SPIP Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, setelah sehari sebelumnya melakukan penguatan terhadap seluruh Operator SPIP di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta ini berlangsung dengan menghadirkan para operator SPIP dari tiga Satuan Kerja (Satker) yang akan menjadi percontohan bagi Satker-satker lainnya yaitu; Lapas Kelas I Cipinang, Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Selatan dan Kantor Imigrasi Kelas I Soekarno-Hatta, kemudian menyiarkannya secara virtual melalui aplikasi ZOOM ke seluruh Operator SPIP di Satker Unit Pelakasana Teknis di bawah Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta
Kegiatan berlangsung dengan dilakukannya paparan oleh Auditor Madya Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Doktor Gurning mengenai yang akan dilakukan pada kegiatan ini mengenai Pengisian survey nilai maturitas satuan kerja dimana Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta diharapkan akan menjadi percontohan tingkat nasional di Kementerian Hukum dan HAM RI, hal ini dilakukan untuk menjadikan Kementerian Hukum dan HAM yang saat ini berada pada level 3, untuk bisa naik menjadi level 4 hingga nantinya bisa mencapai level 5 dalam penyelenggaraan SPIP. Dalam usaha untuk meningkatan level penyelenggaran penilaian maturitas SPIP ini maka segala permasalahan harus bisa diatasi yang masih banyak berkutat pada pemasalahan dalam pemantauan dan evaluasi, sehingga banyak permasalahan yang terus saja berulang.
 |
 |
Sementara itu Nurul Dwi hastuti selaku Auditor Pertama ITJEN Kemenkumham menekankan pada seluruh Satker untuk memenuhi target kinerja B-06 dan harus memenuhi dokumentasi SPIP. Penegakan Integritas dan etika, Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang cepat, penyusunan dan penerapan kebijakan SDM yang sehat tentang pembinaan dalam rangka penilaian dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta diharapkan untuk mensurvey penilaian maturitas di UPT dibawahnya, yang harus terdokumentasi dengan baik. Menyediakan secara mudah dan konsisten kebijakan dan SOP untuk setiap personel pelaksana kegiatan pokok dan memastikan adanya pembelajaran yang efektif dari pengalaman dalam menerapkan SPIP sehingga dapat memperbarui dan memprosesnya lebih baik lagi serta melakukan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP secara berkala. Kegiatan dilanjutkan dengan contoh pengisian survey responden maturtitas SPIP dari aplikasi di BPKP yaitu SPIP.BKPKP.go.id dengan minimal pegawai yang mengikuti survey reponden dalam penilaian maturitas minimal 40% dari jumlah pegawai di satuan kerja. Diharapkan untuk satuan kerja untuk membuat Piagam Manajemen Perubahan dan SK Tim Kerja dalam Manajemen Risiko dalam SPIP.
Kegiatan ditutup oleh Kasubbag Humas RB dan TI, Moro Arisnu. "Apabila kedepannya masih ada kendala atau hal-hal yang masih menjadi pertanyaan, kami siap memfasilitasi untuk membantu demi pelaksanaan SPIP yang lebih baik lagi", pungkasnya.
(Humas Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta).