Jakarta.kemenkumham.go.id - Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.
 |
 |
Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Kanwil Kemenkumahm DKI Jakarta melakukan bimbingan dan pendampingan ke Bapas Kelas I Jakarta Timur - Utara, Kamis (13/02/20).
 |
 |
Tim yang dipimpin oleh Bapak Arief gunawan, serta di hadiri oleh kepala bapas, pejabat struktural dan seluruh anggota tim pokja. Dalam arahannya, Arief gunawan menyampaikan bahwa untuk dapat mencapai sasaran Pembangunan Zona Integritas menuju WBK maka Bapas Kelas I Jakarta Timur - Utara harus dapat memenuhi enam komponen pengungkit, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dengan ditambah dua indikator keberhasilan Sementara, Kepala Bapas Kelas I Jakarta Timur - Utara beserta seluruh Pejabat eselon IV menyambut baik kedatangan Tim dan sepenuhnya akan berusaha bekerja keras bersama-sama untuk dapat mewujudkan institusi menuju WBK dengan melakukan sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.