jakarta.kemenkumham.go.id - Kamis (1/11/2018) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dalam kegiatan ini juga mengundang beberapa narasumber dari berbagai instansi terkait diantaranya dari Kementerian Dalam Negeri, Sekretaris DPRD dan Badan Pengawas Keuangan Daerah. Rapat ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Taufan Bakri.
Selain narasumber kegiatan yang digelar hari ini juga dihadiri oleh beberapa partai politik peserta Pemilu. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun komunikasi dan koordinasi antar instansi maupun partai politik. Didalam rapat pun secara khusus dibuka konsultasi terkait teknis administratif pertanggungjawaban atas bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terbaru.
Saat menjadi narasumber Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Baroto secara umum menyampaikan "Bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kemenkumham terkait dengan partai politik maupun organisasi masyarakat ini erat kaitannya dan sangat strategis sehingga harus dimaksimalkan".
"Di sisi lain disampaikan juga bahwa ketersediaan tenaga fungsional penyuluh maupun perancang akan sangat membantu agenda penyebaran informasi hukum maupun penyelarasan peraturan perundang-undangan bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta"pungkasnya.