Jakarta_Info, Kegiatan yang di buka oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini disiarkan melalui video conference (teleconference) dari Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM, Jalan H.R. Rasuna Said Kuningan-Jakarta Selatan yang secara langsung direlay ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia. Kegiatan ini dihadiri oleh Pejabat tinggi madya, Pejabat tinggi pratama dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.
Kegiatan kali ini membahas Rencana Strategis Kemenkumham Tahun 2017 & Prioritas Nasional Tahun 2018. Dalam kegiatan telekonference kali ini Menteri Hukum dan HAM R.I, Menyampaikan arahannya :
Apresiasinya kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM atas kerja kerasnya pada Tahun 2016, telah berhasil dicapai prestasi yang membanggakan terlebih dalam pencapaian nilai Lakip dengan range penilaian (70-80) Kemenkumham dengan nilai 75, Opini Laporan Keuangan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi 75,18 serta keberhasilan jajaran Ditjenpas dalam menyelesaikan prioritas nasional yaitu penanganan over crowded Lapas/Rutan dengan APBN-P Kurang lebih 2T, secara tepat waktu.
Di Tahun 2017 kita mendapatkan mandat melalui rencan akerja prioritas berupa prioritas nasional yang harus kita sukseskan : Kepastian dan Penegakan Hukum, Revolusi Mental, Peningkatan Iklim investasi dan iklim usaha, stabilitas kemananan politik, percepatan pertumbuhan industry dan kawasan ekonomi (KEK), Desa dan Kawasan Pedesaan, dan Pembanunan Pariwisata. Prioritas nasional kemudian dijabarkan dalam program prioritas dan kegiatan prioritas sebagai berikut :
o Lapas Industri yang akan diresmikan di Kendal,
o Hasil Karya Warga Binaan yang akan di pasarkan di Bandara Ultimate 3 sebagai icon bahwa filosofinya kita mau tunjukan pembinaan yang dilaksanakan dapat menghasilkan yang dapat ditunjukan ke dunia luar.
Di awal Tahun 2017 ini, saya ingatkan kembali perjanjian kinerja yang telah ditandatangani secara digital dihadapan saya adalah bentuk komitmen untuk mensukseskan program kinerja Presiden yang ditugaskan kepada Menteri Hukum dan HAM. Untuk mewujudkan semua prioritas yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan HAM ada beberapa hal yang perlu mendapat atensi dari saudara :
o Perencanaan dan Pengelolaan Anggaran, dengan kendala masih ada pemanfaatan anggaran yang belum tepat belum sesuai dengan sasaran kinerja serta mmasih banyak kegiatan yang masih duplikasi / tumpang tindih. Solusinya re-design kegiatan dimasing-masing pemangku program agar dapat disinergikan , sehingga jadi lebih efektif dan efesien dalam pengelolaan anggarannya.
o Menyegerakan pencairan anggaran sesuai dengan disbursementplan sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan di awal tahun.
o Pengelolaan BMN, masih banyak asset yang belum dikelola dengan baik. Ini penting karena keberhasilan pengelolaan BMN berkontribusi atas tercapainya opini WTP pada Tahun ini.
o Manajemen Sumber Daya Manusia, Menyusun formasi pegawai untuk kebutuhan Tahun 2017 dan 2018 bagaimana kualifikasinya, menyusun peta jabatan pada masing-masing unit untuk menganalisa beban kerjanya, Program peningkatan SDM. Penambahan formasi penerimaan Poltekip dan Poltekim dan Kampusnya juga perlu diperhatikan untuk ditambah. Dalam Era modern, era maju marilah kita keluar dari cara berfikir yang lama dalam memetakan jabatan itu. “The Right Man of the List”. Who can delivered? siapa yang bisa menyampaikan itu bisa diusulkan untuk menjadi pemimpin. Pemimpin yang baik itu yang performance, survival, yang fit untuk diusulkan dalam pemetaan jabatan. Marilah Kita Tinggalkan Budaya yang lama.
o Kelembagaan, Terbentuknya Lapas Perempuan langkah strategisnya ke depan seperti apa sehingga mendapatkan alokasi anggaran, SDM nya baik pejabat maupun pelaksananya harus dipersiapkan secara matang. Perubahan Nomenklatur Inspektrorat Jenderal jelas hal ini akan berdampak pada kinerja 870 satuan kerja karena satuan kerja masih memerlukan pendampingan dan review dari itjen.
o Pembinaan Pemasyarakatan, Program Lapas High Risk, Lapas Industri, Penegakan disiplin di lapas/Rutan untuk ditingkatkan, Narkoba menjadikan persoalan besar yang kita hadapi dan tidak pernah selesai, komitmen itu perlu kita lakukan terus menerus. Rusak negara kita ini bila terus menerus narkoba yang masuk ke dalam wilayah Indonesia merusak generasi bangsa. Ini hutang saudara jajaran direktorat jenderal pemasyarakatan untuk membuat spirit mereka lebih baik, lebih punya integritas,
o Pembinaan Keimigrasian, Imigrasi tetap dengan satu semangat pengawasan orang asing. Bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja terkait pekerja asing, mengingat arus warga negara asing yang masuk ke Indonesia semakin meningkat.
o Peraturan Perundang-undangan, Ciptakan Peraturan perundang-undangan yang berkualitas ini bagian dari reformasi hukum, jangan sampai ada peraturan yang bertumpang tindih.
o Menciptakan desa sadar hukum, Desa yang memiliki kesadaran hukum, hingga terasa desa tersebut something different, nuansa ketaatan hukumnya. Diberikan standar dalam menentukan Layak “deserve” menjadi desa sadar hukum.
o Pemajuan dan Pengembangan Hukum dan HAM, Menciptakan para peneliti yang hasilnya dapat dijadikan rumusan pada suatu kebijakan yang “valid dan reliable”.
o Kehumasan, Contoh yang real seseorang yang membuat informasi terkait membeludaknya orang asing yang masuk ke Indonesia, Humas Kemenkumham harus dapat memberikan Informasi yang benar. Jangan biarkan “hoak” berputar-putar. Kita harus dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan menyampaikannya sesuai aturan perundang-undangan. Kita sampaikan Undang-undangnya tidak berubah dan Peraturan Pemerintahnya tidak berubah, hanya kebijakan saja tentang bebas visa, indikatornya bertambahnya orang asing secara signifikan dapat dilihat salah satunya adalah dengan penambahan jam terbang kedatangan pada bandara, tetapi kenyataannya tidak terdapat.
Kita harus menjalin kerjasama dengan Media massa (cetak, elektronik ataupun online), dan harus cepat merespon terhadap pemberitaan-pemberitaan yang mendeskreditkan kita, informasi apapun yang tidak benar langsung berikan release, jika tidak bisa lagi langsung adakan Press Conference, langsung kita kirimkan release ke media untuk memberikan informasi data-data yang sebenarnya untuk mengcounter respons.
o Data dan Teknologi Informasi, Pusdatin yang dimiliki Kementerian Hukum dan HAM, kita sepakat mengembangkan dan melaksanakan e-government, semua harus ditunjang dengan perangkat hardware maupun software yang berkualitas sampai ke Sumber Daya Manusianya.
o Saber Pungli, Seluruh anggota satgas UPP untuk lebih aktif dan progresif tahun 2016 saya anggap masih pemanasan tetapi Tahun 2017 saya ingin ada percepatan dalam penanganan, untuk terus melakukan pencegahan secara terus menerus agar tidak ada lagi OTT di lingkungan Kemenkumham.
"Akhirnya saya mengajak saudara di jajaran Kemenkumham untuk terus bekerja keras “Do your Best”, Bekerja dengan bersungguh-sungguh melampaui tugas dan tanggung jawab “nothing to lose” dalam mengabdi di Kementerian Hukum dan HAM" disampaikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly saat telekonference di Graha pengayoman Kementerian Hukum dan HAM Jalan HR Rasuna Said Kuningan, Jakarta Selatan (09/01).
Dengan adanya kegiatan ini yang membahas Rencana Prioritas Kemenkumham Tahun 2017 dan Prioritas Nasional Tahun 2018, dapat menjadi pedoman bagi kita dalam melaksanakan tugas kedepannya.