Jakarta_Info, Selasa (11/07/2017), Laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (WTP) merupakan opini yang baik untuk sebuah laporan keuangan.
"Ini merupakan hasil baik yang diperoleh jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Ini adalah salah satu yang harus terus kita jaga dan pertahankan bersama-sama," jelas Plt.Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta , Nuni Suryani di Aula Lantai 4 Kanwil DKI Jakarta, saat pembukaan rekonsiliasi pemutakhiran data laporan keuangan (Saiba dan BMN) Semester I Tahun 2017.
Nuni Suryani mengungkapkan, dengan status laporan keuangan yang memperoleh opini tersebut diharapkan seluruh tradisi akuntabilitas dan pengelolaan keuangan negara yang baik harus terus dijaga. Predikat ini adalah cambuk bagi kita bersama untuk terus menjaga reputasi maupun kinerja dalam mengelola keuangan negara sesuai mandat yang diberikan.
“Terwujudnya laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi pemerintah menuju opini wajar tanpa pengecualian (WTP)” menjadi fokus dari rekonsiliasi data laporan keuangan dan pemutakhiran data barang milik negara (BMN) di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
Kepala Bagian Umum Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, A.Fauzi menyampaikan laporan penyelenggaran bahwa kegiatan rekonsilisasi ini dilaksanakan dari tanggal 11 sampai dengan 13 Juli 2017 selama tiga hari, yang diikuti sebanyak 70 orang peserta yang terdiri dari Satuan kerja Kanwil dan Satuan Kerja dari jajaran imigrasi, pemasyarakatan dilingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
Maksud dan tujuan rekonsiliasi data laporan keuangan dan pemutakhiran data barang milik negara adalah menjamin kebenaran dan kesesuaian data, menyamakan data realisasi anggaran pada pengelolaan BMN serta mempercepat kesiapan dan akurasi data dalam rangka penyusunan dan penyampaian laporan keuangan. Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan keuangan yang akurat, akuntabel dan tepat waktu.
Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Nuni Suryani membuka secara resmi kegiatan rekonsiliasi data laporan keuangan dan pemutakhiran data barang milik negara di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta (11/07).
Dalam sambutannya Nuni Suryani, Plt Kakanwil DKI Jakarta, menyampaikan harapannya kepada seluruh peserta kiranya pada kesempatan ini dapat menggunakan dan memanfaatkan momen dari kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas partisipasinya dalam penyusunan dan pelaporan keuangan pada Semester I Tahun 2017.