Jakarta – Dalam rangka menekan laju penyebaran Covid-19, khususnya di Provinsi DKI Jakarta, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta menggelar rapat persiapan pelaksanaan vaksinasi pada Senin (19/07). Rapat secara virtual ini dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah, Ibnu Chuldun, serta dihadiri oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Polda Metro Jaya, serta Komando Daerah Militer (Kodam) Jayakarta. Adapun dari internal Kantor Wilayah diikuti oleh para Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Struktural, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Tenaga Kesehatan.
Pada penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, DKI Jakarta terdampak Covid-19 yang begitu serius. Hal inilah yang menjadi latar belakang dari pelaksanaan kegiatan “Vaksinasi Tuntas”, yang rencananya akan diselenggarakan mulai tanggal 22-29 Juli 2021. “Rabu lalu Saya telah menghadap langsung Bapak Sekda, dan meminta dukungan untuk pemberian vaksinasi yang harus dilakukan di lingkungan Kantor Wilayah DKI Jakarta”, ujar Kakanwil.
 |
 |
Dukungan penuh dari seluruh pihak sangat diharapkan oleh Ibnu Chuldun dalam pemberian vaksinasi kepada ASN, PPNPN, Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Deteni. “Kami berharap agar vaksinasi tuntas untuk kurang lebih 17.000 orang ini dapat dilaksanakan hingga betul-betul tuntas pada akhir Juli 2021”, tutup Ibnu.
Kepala Divisi Administrasi selaku ketua Panitia kegiatan vaksinasi pun mempersilahkan kepada seluruh pihak terkait untuk dapat menyampaikan masukannya, terutama pada kegiatan yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 Juli 2021 di Lapas Kelas I Cipinang. Kepala Bidang Dokkes Polda Metro Jaya siap untuk mendukung penuh kegiatan tersebut dan mengharapkan terus terjalinnya koordinasi dengan pihak Lapas. Begitu pula dengan Kodam Jayakarta yang akan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diinstruksikan.
Adapun dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengharapkan perhatian terkait dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) para WBP. Hal ini harus dikoordinasikan dengan Disdukcapil agar seluruh data dapat dimasukkan ke dalam jumlah total penerima vaksinasi wilayah DKI Jakarta. Tim tenaga kesehatan Kantor Wilayah, dr. Yulius akan selalu berkomunikasi dengan stakeholder terkait demi tercapainya tujuan vaksinasi tuntas di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta.
