oleh : Chabib Susanto, S.St.
Rabu, 20 Mei 2015 pukul 09.30 WIB telah dilaksanakan Rapat Optimalisasi Pelaksanaan Bantuan Hukum bertempat di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Rapat dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah didampingi oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Divisi Administrasi, Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) Negara se-DKI Jakarta serta Sub Bidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum.
Rapat membahas upaya optimalisasi penyerapan anggaran Bantuan Hukum melalui Organisasi Bantuan Hukum yang sudah diverifikasi dan terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM RI dan telah melakukan perjanjian Kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Bantuan Hukum diberikan kepada orang miskin atau sekolompok orang miskin sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Kepala Kantor Wilayah berharap upaya pemberian Bantuan Hukum tidak terbatas hanya untuk masyarakat luar saja namun diharapkan juga dapat diakses oleh Warga Binaan di Rutan maupun di Lapas baik yang bersifat Litigasi maupun Non Litigasi, sehingga dalam pelaksanaannya perlu adanya koordinasi dengan Kalapas dan Karutan se-DKI Jakarta serta perlunya dibuat ID CARD/Kartu Identitas Lembaga Bantuan Hukum yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah bagi Lembaga Bantuan Hukum yang akan melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum ke Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
Jajaran Lapas dan Rutan menyambut baik dengan adanya program bantuan hukum bagi warga binaan dan bersedia membantu dalam pelaksanaannya terkait dengan bantuan hukum non litigasi terutama penyuluhan hukum bagi warga binaan. Untuk itu akan di buatkan mekanisme dan jadwal pelaksanaannya serta akan berkordinasi lebih lanjut untuk pelaksanaan kegiatan bantuan hukum antara Divisi Pelayanan Hukum, Jajaran pemasyarakatan dan lembaga Bantuan Hukum. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu penyerapan anggaran bantuan hukum sesuai dengan yang diharapkan.
Naskah dan Foto oleh : Chabib Susanto, S.St.
Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta