Kontributor : Oswald, S.H.
Jakarta_info, Rabu (15/10) pukul 13.00 WIB, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM DKI Jakarta, Dhahana Putra, Bc.IP,.SH.,M.Si beserta jajaran yang terdiri dari Muhammad Ramdhan, SH.M.Si (Kasubbid Pelayanan Hukum Umum), Bintang Oktafiyanti, SE dan Oswald, SH (JFU Divisi Pelayanan Hukum dan HAM) melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Dr. Bambang Rantam Sariwanto.
Kegiatan rapat diawali dengan menjelaskan maksud kedatangan,Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menjelaskan bahwa tahun 2014 ini Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai (Capacity Building) dalam bentuk Dialog dengan Pejabat Unit Eselon I pada Kementerian Hukum dan HAM RI terkait kebijakan yang dilaksanakan 2 (dua) minggu sekali, oleh karena itu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM mengundang Kepala BPSDM Hukum dan HAM untuk menjadi Narasumber kegiatan tersebut pada Minggu ke-1 bulan November Tahun 2014, dimana sebelumnya telah di undang pula Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional.Pada kesempatan itu pula Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menyampaikan tentang adanya Program Beasiswa S2 orang dan S3 bagi pegawai pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang berasal dari Anggaran PNBP AHU Tahun 2015
Kemudian Kepala BPSDM Hukum dan HAM, menanggapi apa yang telah disampaikan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala BPSDMHukum dan HAM menyampaikan kesediannya untuk menjadi Narasumber dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pegawai (Capacity Building)
Kepala BPSDM Hukum dan HAM mengatakan Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pegawai diharuskan membuat laporan harian dalam bentuk tertulis sebagai dasar pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Laporan tersebut dapat dilakukan secara manual maupun elekronik sehingga atasan pegawai dapat mengetahui apa yang dilakukan pegawainya sehari-hari. Dengan adanya rapat koordinasi ini kiranya dapat mempererat lagi kerjasama dan koordinasi antara Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta terkait kebijakanBPSDM Hukum dan HAM.