Jakarta, 5 Juni 2017 Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta diwakili oleh Kepala Bidang HAM, Safatil Firdaus, melaksanakan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Usulan Kabupaten/Kota Peduli HAM di Kantor Walikota Administrasi Jakarta Barat. Hadir sebagai narasumber Ibu Sofi Alatas dari Direktorat Jenderal HAM. Rapat dihadiri oleh Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat, Drs. Asril Marzuki dan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berkaitan dengan penilaian tersebut. Pada kesempatan tersebut narasumber menjelaskan aspek-aspek penilaian Kota Peduli HAM untuk tahun 2017, dimana puncak dari penilaian tersebut pada tanggal 10 Desember 2017 oleh Menteri Hukum dan HAM. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penilaian Usulan Kabupaten/Kota Peduli HAM Provinsi DKI Jakarta ini akan dilaksanakan berturut-turut sejak tanggal 5 Juni sampai dengan tanggal 14 Juni 2017.
Kriteria penilan Kabupaten/Kota peduli HAM adalah suatu kriteria penilaian yang disusun sebagi standar minimal untuk menilai pelaksanaan pembangunan HAM di tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia.
Kriteria yang dinilai pada penilaian Kabupatan/Kota peduli HAM Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 ini adalah hak atas: kesehatan, pendidikan, hak perempuan dan anak, kependudukan, pekerjaan, perumahan yang layak, dan lingkungan yang berkelanjutan.
Tujuan dari pelaksanaan penilaian ini adalah:
- Memberikan motivasi pemerintah daerah Kabupatan/Kota untuk melaksanakan P-5 HAM (Pengormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia),
- Mengembangkan Sinergitas satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di daerah dalam rangka P-5 HAM,
- Memberikan penilaian terhadap struktur, proses dan hasil capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupatan/Kota dalam melaksanakan P-5 HAM.
Berita dan Foto: Boyke