27-29 Agustus 2014 Bertempat di The Media Hotel & Towers, Jl. Gunung Sahari Raya No. 3, Jakarta Pusat. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Ansaruddin, S.H. mewakili Kepala Kantor Wilayah, dan laporan panitia disampaikan oleh Kepala Bagian Penyusunan Program dan laporan, Sardi, S.I.P., M.Si.
Ketua panitia dalam laporannya antara lain menjelaskan tujuan diselenggarakannya kegiatan dimaksud yaitu tersusunnya dokumen RKA-K/L yang telah terintegrasi dengan aplikasi RKA-K/L yang sesuai dengan kebutuhan satuan kerja dan terwujudnya anggaran yang berbasis kinerja yang efektif dan efisien. Peserta yang diundang dalam kegiatan ini meliputi para pejabat struktural eselon II III, dan IV pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, para Kepala Bagian/Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis serta para Operator RKA-K/L di lingkungan Kantor Wilayah. Sedang para narasumber yang diundang untuk memberikan pembekalan mencakup pejabat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, para Kepala Divisi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, para Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan Direktorat Teknis, Pejabat dari Direktorat Sistem Penganggaran serta para Aparatur Pengendali Intern Pemerintah Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.
Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta yang di dalam hal ini diwakili oleh Kepala Divisi Administrasi, Ansaruddin, S.H., dalam sambutan pembukaan menekankan pentingnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan Unit Pelaksana Teknis-nya tahun 2015 mempersiapkan pagu sementara. Mempedomani pagu indikatif, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan UPT diisyaratkan telah dapat menyusun rencana kerja dan anggaran secara akuntabel dan efektif guna menghasilkan atau mencapai tingkat kinerja tertentu. Keberhasilan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran yang terintegrasi dalam Aplikasi RKA-K/L tidak hanya membutuhkan keahlian dalam merencanakan suatu kegiatan. Lebih dari itu juga menuntut kemampuan para operator RKA-K/L dalam mengaktualisasikan dalam Aplikasi RKA-K/L sehingga memudahkan pencapaian tujuan utama terselenggaranya organisasi publik. Oleh karena itu Kepala Divisi Administrasi berpesan "adanya rapat koordinasi ini diharapkan tercipta optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing satuan kerja, mewujudkan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan dan terukur, serta terwujudnya anggaran berbasis kinerja".
Setelah acara pembukaan dilanjutkan dengan sesi-sesi materi yang diisi oleh para narasumber.
Sesi pertama diisi oleh Kepala Divisi Administrasi, menyampaikan pokok-pokok restrukturisasi program dan danggaran, prioritas pengalokasian anggaran dalam RKA-K/L, serta mekanisme pengusulan RKA-K/L di lingkungan kantor wilayah,
Kepala Sub Bagian penyusunan program anggaran 4, Biro Perencanaan, Johanes Sihombing, mewakili kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM menyampaikan bahasan program dan kegiatan di wilayah tahun 2015, kebijakan penyusunan anggaran anggaran tahun 2015, alur penganggaran dan pagu anggaran tahun anggaran 2015.
Kepala Divisi Pemasyarakatan, Basmanizar, Bc.I.P., S.H., M.M. menyampaikan usulan RKA-K/L divisi pemasyarakatan, UPT Pemasyarakatan dan RS Pengayoman tahun anggaran 2015 dan Kepala Bagian Penyusunan Program dan Laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan diwakili oleh Staf Program Rencana dan Anggaran, Hadi Wicaksono, S.Sos. Berbagai hal yang disampaikan antara lain perencanaan dan penganggaran pembinaan dan penyelenggaraan pemasyarakatan tahun 2015, langkah strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tahun 2015, indikator kinerja kegiatan dan tareget pada wilayah, pagu indikatif Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Disampaikan bahwa keluaran (output) dari suatu kegiatan di UPT harus memberika kontribusi secara langsung terhadap pencapaian program, hasil (outcome) masing-masing program pada Divisi Pemasyarakatan dan UPT pemasyarakatan harus inline dengan program yang di emban oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.
Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran I, Biro Perencanaan, Sri Mulyati, S.H. , menyampaikan pemotongan anggaran tahun 2014, APBN-perubahan tahun 2014, pagu anggaran tahun 2015 dan kebijakan penyusunan anggaran tahun 2015. Selanjutnya Kepala Bidang HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Safatil Firdaus, S.E., M.Si, mewakili kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, menyampaikan Usulan RKA-K/L Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.
Kepala Divisi Imigrasi, Drs. Sulistiono, M.M., menyampaikan Usulan RKA-KL/L Divisi Keimigrasian dan UPT Kemigrasian serta prioritas pengalokasian anggara dalam RKA-K/L untuk Divisi Keimigrasian dan UPT Keimigrasian dilanjutkan Narasumber dari Bagian Penyusunan Program dan Laporan Direktorat Jenderal Imigrasi menyampaikan materi terkait siklus penganggaran Direktorat Jenderal Imigrasi untuk kegiatan di Wilayah tahun anggaran 2015.
Kasie Pengembangan Sistem Aplikasi Penganggaran Dody Triwibowo, dan Kepala Sub Direktorat Teknologi Informasi Penganggaran Direktorat Jenderal Anggaran, Gede Ginarya, menyampaikan materi Sosialisasi aplikasi RKA-K/L 2015 dalam kerangka penerapan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Dr. Mardjoeki, Bc.I.P., M.Si. memberikan arahan kebijakan strategis perencanaan dan penganggaran kementerian Hukum dan HAM tahun 2015.
Sesi terakhir adalah Review Usulan RKA-K/L masing-masing Divisi oleh Auditor Wilayah III Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yaitu Ristianti Muji Kartika Sari, S.H., M.Si., Indra Jaya Ali dan Anton Parasian, S.H., M.Si.
Kegiatan ditutup oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat, Drs. Achmad Fauzi, M.Si.