Selasa (13/12/2011), bertempat di Hotel Maharadja, Jakarta Selatan dilaksanakan Rapat Koordinasi Rencana Hak Asasi Manusia (RANHAM) yang dibuka oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Taswem Tarib, Bc.IM,SH,MH.
Kegiatan yang berlangsung selama 2 (dua) hari tersebut membahas mengenai pelaksanaan RANHAM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang RANHAM 2011 – 2014, sebagai payung hukum pelaksanaan RANHAM 2010 – 2014.
Program utama dalam pelaksanaan RANHAM 2011-2014untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota , yaitu :
1. Pembentukan dan Penguatan Institusi Pelaksana RANHAM
2. Harmonisasi Rancangan dan Evaluasi Peraturan Daerah
3. Pendidikan HAM
4. Penerapan Norma dan Standar HAM,
5. Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas)
6. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
Diharapkan dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi tersebut dapat menghasilkan pengetahuan praktis bagi semua anggota panitia RANHAM Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan RANHAM sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan RANHAM di wilayah DKI Jakarta.
Kegiatan tersebut dihadiri pejabat struktural dilingkungan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan unsure Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Kegiatan yang berlangsung selama 2 (dua) hari tersebut membahas mengenai pelaksanaan RANHAM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang RANHAM 2011 – 2014, sebagai payung hukum pelaksanaan RANHAM 2010 – 2014.
Program utama dalam pelaksanaan RANHAM 2011-2014untuk tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota , yaitu :
1. Pembentukan dan Penguatan Institusi Pelaksana RANHAM
2. Harmonisasi Rancangan dan Evaluasi Peraturan Daerah
3. Pendidikan HAM
4. Penerapan Norma dan Standar HAM,
5. Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas)
6. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
Diharapkan dengan pelaksanaan Rapat Koordinasi tersebut dapat menghasilkan pengetahuan praktis bagi semua anggota panitia RANHAM Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan RANHAM sehingga dapat dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan RANHAM di wilayah DKI Jakarta.
Kegiatan tersebut dihadiri pejabat struktural dilingkungan Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan unsure Pemerintah Provinsi DKI Jakarta