Jakarta – Menindaklanjuti konfirmasi kasus positif Covid-19 di lingkungan Kantor Wilayah DKI Jakarta yang meningkat, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta, Ibnu Chuldun, segera memerintahkan jajarannya untuk menghadiri rapat progres perkembangan Covid-19 di lingkungan DKI Jakarta, Jum’at (25/06). Diselenggarakan secara virtual, kegiatan ini diikuti oleh Para Kepala Divisi dan seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) beserta jajaran.
Dari kediamannya, Ibnu Chuldun menyampaikan pesan Presiden RI untuk tinggal di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang dimulai tanggal 22 Juni – 5 Juli 2021 dinilai sebagai kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19.
Selanjutnya, Ibnu pun memaparkan arahan Surat Edaran Sekretaris Jenderal terbaru perihal antisipasi penyebaran Covid-19 yang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu melemahnya protokol kesehatan. “Protokol kesehatan harus lebih diperketat. Pelaksanaan kegiatan perkantoran zona merah yaitu 25% WFO” tegas Ibnu. Beliau berharap seluruh Kepala satuan kerja dapat mengkaji ulang pegawai yang melaksanakan Work From Home (WFH) dan Work From Office (WFO) sesuai arahan. “Pegawai atau PPNPN yang berusia 50 tahun diperintahkan untuk WFH. Begitu pula yang memiliki komorbid” tambah Ibnu.
Setelah menyampaikan pesan dan arahan, Ibnu pun mempersilahkan Kepala satuan kerja untuk memaparkan kondisi dan perkembangan Covid-19 di satuan kerjanya masing-masing. Salah satunya yaitu Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Utara (Sandi Andaryadi) yang memiliki kasus aktif paling banyak yaitu 28 orang. Selain itu, Ibnu pun mempersilahkan para Kepala Divisi untuk menyampaikan arahan lebih lanjut.
Koordinasi merupakan hal yang penting dilakukan untuk mengetahui seluruh perkembangan terbaru terkait penanganan Covid-19. Ibnu Chuldun mengingatkan kepada seluruh Kepala satuan kerja untuk selalu membuat laporan atensi pimpinan agar jajaran Kantor Wilayah dapat melaporkan pula ke Pimpinan Pusat.
 |
 |
