jakarta.kemenkumham.go.id - Dalam rangka mengimplementasikan pedoman penyusunan Laporan atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, maka Kantor Wilayah bersama Unit Pelaksana Teknisnya menggelar rapat koordinasi yang dilaksanakan di aula lantai empat Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Rapat ini dibuka oleh Kepala Divisi Administrasi Nuni Suryani dengan didampingi oleh Kepala Bagian Program dan Pelaporan Sardi dan Kepala Bagian Umum Kanwil DKI Jakarta A.Fauzi.
Laporan Implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta ini rencananya akan disampaikan ke Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia paling lambat tanggal (3/9/2018) dengan Sasaran utamanya di tahun 2018 adalah Birokrasi yang bersih dan akuntabel, Birokrasi yang efektif dan efisien serta Birokrasi melayani publik yang berkualitas.
Dalam rapat ini Kepala Divisi Administrasi Nuni Suryani menjelaskan secara rinci tentang Peningkatan dan Penguatan enam area perubahan reformasi birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta yang memfokuskan kepada Penguatan Manajemen Perubahan, Penguatan tata laksana, Penguatan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas dan Penguatan Pelayanan Publik.
Kegiatan rapat ini bertujuan agar jajaran Unit Pelaksana Teknis mendapatkan gambaran bagaimana pedoman dalam penyusunan atas pelaksanaan kegiatan implementasi reformasi birokrasi di masing-masing UPT tersebut sebagai data dukung untuk penyusunan laporan. "Selain itu implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di satuan kerja merupakan landasan awal untuk dalam menyiapkan diri menuju Satuan Kerja yang WBK/WBBM"ungkap Sardi Kepala Bagian Program dan Pelaporan yang menjadi moderator dalam rapat ini (14/8).
"Upaya menyusun laporan yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan adalah keharusan, sesuai arahan Kepala Divisi Administrasi yang harus dikelola dengan baik sebagai bentuk pertanggung jawaban atas setiap pelaksanaan kegiatan," tambah Kepala Bagian Program dan Pelaporan Kanwil DKI Jakarta.
Hadir pada rapat ini perwakilan dari masing-masing Divisi dan Pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Unit Pelaksana Teknis dilingkungan Kanwil DKI Jakarta dengan didampingi oleh para Operator Pelaporan.
Foto: Suasana Rapat koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta (14/8/2018).
Kanwil akan terus mengawal laporan reformasi birokrasi ini sesuai kebijakan Pemerintah dengan prinsip transparansi dan akuntabel, satu hal yang ditegaskan disini oleh Kepala Bagian Umum Kanwil DKI Jakarta. "Untuk Pengisian LHKASN dan LHKPN, agar segera dilaksanakan" tegasnya dalam rapat yang digelar di lantai 4 Kanwil DKI Jakarta, Kamis (14/8).
Kepala Divisi Administrasi Nuni Suryani berpesan "Agar jajaran unit pelaksana teknis dapat membantu mempercepat proses penyusunan pelaporan Reformasi Birokrasi ini sebelum batas waktu pelaporan yang telah ditentukan.