 |
 |
Jakarta-Info, Rabu (25/05) Pukul 15.00 Wib, Sebelum memberikan paparan didalam Rapat Dalam Kantor (RDK) membahas pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Dahlan Pasaribu kembali terjun ke lapangan melihat kondisi actual Inovasi Pelayanan Passport yang dimiliki Kanim Jakarta Selatan dengan Delivery Passport Service yang bekerja sama dengan PT. POS Indonesia.
 |
 |
Didampingi oleh Cucu Koswala, Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Selatan, Kakanwil Kemenkumham DKI Jakarta mendapatkan penjelasan alur pelayanan Delivery Passport Service dari Kepala Bidang Pendaratan dan Izin Masuk Keimigrasian.
“Karena Paspor ini adalah Dokumen Negara maka dalam hal pengiriman dengan menggunakan fasilitas Delivery Passport Service ini harus di ansuransikan, jika tidak sampai ke tangan yang bersangkutan maka passport tersebut akan dikembalikan ke Kantor Imigrasi Jakarta Selatan”tambah Kabid Darinsuk.
Dalam paparannya Kakanwil DKI Jakarta saat RDK pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, Dahlan Pasaribu mengatakan “Hal yang paling mendasar dan utama dalam menciptakan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) diawali dengan semangat berkomitmen mencegah terjadinya korupsi”.
 |
 |
“Sebagai pimpinan kita harus bisa memberikan motivasi/semangat kepada seluruh komponen pegawai untuk bersama-sama membangun komitmen mencegah terjadinya korupsi, kita ubah mindset dan budaya yang lama” tambah Kakanwil DKI Jakarta.
Kantor imigrasi Jakarta Selatan yang telah mendapat penilaian baik dari pimpinan kita ini harus dijaga dan dipertahankan, jangan disia-siakan kita harus meningkatkan agar semua program dapat terlaksana dengan baik. Tanpa dukungan dari rekan-rekan sekalian maka program Wilayah Bebas Korupsi ini tidak akan terwujud. Wilayah Bebas Korupsi ini Dibangun dari kesadaran yang luar biasa.
Kegiatan Rapat Dalam Kantor yang bertempat di Aula Lantai 5 dengan tema pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi, narasumber berasal dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI yang menyampaikan 6 (enam) komponen pengungkit menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK).