Jakarta – Rupbasan Kelas I Jakarta Barat mengikuti evaluasi usulan satuan kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Jum’at (22/05). Dipimpin langsung oleh Kepala Rupbasan Kelas I Jakarta Barat, Ujairudin, seluruh ketua maupun anggota tim pokja pun mengikuti kegiatan evaluasi tersebut melalui video conference. Adapun Tim Penilai Internal (TPI) dihadiri oleh Doktor Gurning selaku pengendali teknis pada kegiatan evaluasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta beserta dengan anggota tim lainnya yang juga menilai kelengkapan data dukung maupun dokumen-dokumen yang dibutuhkan pada tahap wawancara internal ini.
Setelah pemaparan dari Kepala Rupbasan, Doktor Gurning memberikan pemaparan terkait 3 (tiga)
pilar yang ditekankan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang terdiri dari komitmen pimpinan, pelaporan monitoring & evaluasi serta inovasi yang menghubungkan antara satuan kerja dengan masyarakat. Rini Yuniasih pun memberikan evaluasi terkait data dukung pada area manajemen perubahan sampai area penguatan pengawasan yang telah di-upload melalui aplikasi E-RB. Terakhir, Doktor Gurning menambahkan evaluasi pada area peningkatan pelayanan publik mengenai inovasi. Menurut beliau, inovasi adalah jembatan untuk memudahkan pelayanan, dan dapat disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Diharapkan untuk Rupbasan Jakarta Barat dapat menggagas suatu inovasi yang dimanfaatkan dan dapat diimplementasikan oleh pihak ketiga seperti penyidik, pengadilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 |
 |