Selenggarakan Sosialisasi, Kantor Wilayah DKI Jakarta Kerahkan UPG Bentuk Program Pengendalian Gratifikasi

2021 09 08 Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi 4

Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi secara virtual yang diadakan pada hari Rabu (08/09). Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Satuan Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Sosialisasi ini bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel, melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian gratifikasi.

Kepala Divisi Administrasi, Sorta Delima L. Tobing, menyampaikan bahwa pembentukan UPG adalah upaya dalam memenuhi harapan dan kinerja organisasi. Dalam arahannya, Beliau menyebutkan dasar hukum Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 58 Tahun 2016 terkait Pengendalian Gratifikasi. “UPG seyogyanya adalah upaya serius bahwa satker itu bertekad dan berkomitmen untuk melaksanakan Pembangunan ZI, dan seharusnya tidak ada celah untuk melakukan gratifikasi pada pelayanan publik”, tutur Sorta Delima.

2021 09 08 Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi 3

Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta berinisiatif menghadirkan Penyuluh Hukum Ahli Pertama, Sukoco Hendarto, sebagai narasumber kegiatan. Pemaparan materi mengenai 7 Tindak Pidana Korupsi, yang didalamnya mencakup gratifikasi. Gratifikasi diidentifikasi menjadi dua jenis, yaitu gratifikasi yang wajib dilaporkan dan yang tidak wajib dilaporkan. Adapun gratifikasi yang wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai ASN dengan indikator PROVEIT yaitu Purpose, Rules, Openness, Value, Ethics, Identity, dan Timing.

Secara detail, Sukoco pun menjelaskan tahapan Program Pengendalian Gratifikasi dimana UPG merupakan unit khusus yang harus dibentuk pada setiap Satuan Kerja. UPG dapat meminimalisir kendala psikologis pelaporan gratifikasi ke KPK karena seluruh tindakan gratifikasi dapat dilaporkan melalui UPG masing-masing. Dengan pemahaman tersebut, diharapkan seluruh Tim UPG dapat melakukan langkah mitigasi di tempat yang rawan gratifikasi, khususnya pada pelayanan yang bersentuhan dengan masyarakat.

2021 09 08 Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi 2

2021 09 08 Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi 1


Print   Email