Jakarta - Menindaklanjuti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang berlaku mulai tanggal 3 Juli-20 Juli 2021, maka Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta memberlakukan apel pagi virtual yang dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 08.00 WIB dan dilaksanakan di kediaman masing-masing pada Selasa (06/07/2021).
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta sekaligus pembina apel pagi virtual, Ibnu Chuldun menyampaikan 2 poin penting dalam rangka WFH (Work From Home) selama PPKM Darurat, yaitu:
1. Dalam rangka pemenuhan data dukung WBK/WBBM B06 dari Unit Pelaksana Teknis (UPT), maka tim verifikator berkewajiban melakukan verifikasi yang dimulai sejak tanggal 5 Juli-6 Juli 2021. Ibnu Chuldun mengharapkan dari 28 UPT tersisa hanya 24 UPT yang lolos dalam verifikasi maupun penilaian oleh TPI, maka harus diperjuangkan untuk lolos penilaian TPN. Kemudian pada bulan Oktober hingga November akan ada mystery shopper yang meninjau langsung ke UPT termasuk Kantor Wilayah maka persiapkan diri dengan baik.
 |
 |
2. Antisipasi dan Tindak Lanjut atas kebijakan pemerintah mulai dari Presiden, Menkumham, dan Sekjen yang telah membuat Surat Edaran tentang PPKM Darurat, maka Kepala Kantor Wilayah dan Kepala UPT untuk membuat laporan pelaksanaan PPKM Darurat. 1 hal penting lainnya para Pimpinan wajib menyusun pedoman pelayanan publik. Menyambut hal tersebut Kanwil Kemenkumham melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM telah memiliki inovasi Si Ki-Be Live Talk yang sudah di launching pada Jum'at, 2 Juli 2021. Setelah dilakukan uji fungsi dan dibuat SK Tim Pengelola Aplikasi Si Ki-Be Live Talk, dimulai dari Kakanwil selaku penanggung jawab,para Kepala Divisi sebagai pengawas, Pejabat Eselon 3 sebagai verifikator, Pejabat Eselon 4 sebagai admin dan pegawai Kanwil Kemenkumham sebanyak 42 orang sebagai operator .
Apel pagi virtual dilanjutkan dengan simulasi dan tutorial yang dipimpin oleh Sukoco selaku inovator Aplikasi Si Ki-Be Live Talk. Nantinya Aplikasi ini akan terus digunakan walaupun masa PPKM Darurat berakhir untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
 |
 |
Redaksi: Maretta