Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta melalui Bidang Hak Asasi Manusia (Safatil Firdaus) kembali mengadakan pembahasan data dan informasi SIPKUMHAM dalam rangka mendukung analisis kajian kebijakan di Wilayah secara virtual, Rabu (30/03/2022). Aplikasi SIPKUMHAM merupakan suatu sistem yang bermanfaat untuk mengumpulkan data permasalahan di bidang hukum, Hak Asasi Manusia dan layanan publik melalui metode aritificial intelligence dan crawling data. Aplikasi SIPKUMHAM ini juga sudah terintegrasi langsung dengan media online dan media sosial secara otomatis sehingga dapat menampilkan permasalahan yang trending pada saat ini.
Hadir sebagai Narasumber Dekan Fakultas Hukum Universitas Yarsi (dr. Mohammad Ryan Bakry) menjelaskan identifikasi data SIPKUMHAM mencakup permasalahan hukum, HAM dan pelayanan publik. Pelayanan publik adalah tugas dan fungsi Pemerintah terkait pemenuhan terhadap hak-hak masayarakat. “Untuk menilai adanya perlindungan HAM atau tidak dapat dapat dilihat dari pelayanan publiknya, apabila terdapat pelanggaran terhadap inkonstitusional HAM maka pelayanan publik tersebut dapat dikatakan gagal.” Jelasnya.
Kegiatan ini sekaligus mengenalkan aplikasi SIPKUMHAM dengan Biro Hukum, Yeni Rosdianti. Nantinya, data-data yang telah dikumpulkan akan dijadikan dasar penelitian guna menyempurnakan aplikasi SIPKUMHAM. Hadir dalam kegiatan ini Subbidang Pemajuan HAM (Lusia Wahyuniati), Subbidang Pengkajian, Penelitian, dan Pengembangan Hukum dan HAM (Andriani Pancawati), dan Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Yeni Rosdianti.