Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta menggelar Sosialisasi Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dan Benefical Ownership (BO) Bagi Notaris Provinsi DKI Jakarta pada Rabu (21/08/2024). Bertempat di Rosewood Royal Kuningan Hotel kegiatan Sosialisasi dihadiri oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan (Tonny Nainggolan), Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Muhayan), Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (Lusia Wahyuniati), Perwakilan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Republik Indonesia, Majelis Pengawas Daerah (MPD) DKI Jakarta dan Notaris di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
Kepala Divisi Administrasi, Mutia Farida hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya dalam sambutannya menyampaikan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 Tahun 2017 Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ), Notaris sebagai salah satu pelapor dalam Tindak Pidana Pencucian uang (TPPU). Meningkatnya angka TPPU serta rentannya TPPU yang melibatkan jasa notaris (gatekeeper) dalam upaya menyembunyikan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana merupakan menjadi penyebab diterapkannya PMPJ. PMPJ yang diterapkan kepada pihak pelapor tersebut bertujuan agar latar belakang dan identitas pengguna jasanya dapat diketahui serta dilakukan pemantauan transaksi dan pelaporan apabila terdapat transaksi yang mencurigakan kepada pihak yang mempunyai otoritas atau pihak yang berwenang.
Lebih lanjut Mutia Farida menjelaskan pada bulan Mei Tahun 2024 Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta telah menyampaikan kuesioner kepada seluruh Notaris di Provinsi DKI Jakarta dalam rangka melakukan pengisian kuisioner PMPJ, apabila notaris tidak melakukan pengisian kuisioner maka akan dilakukan pemblokiran sementara sejak tanggal 7 Juni 2024. Adapun jumlah total Notaris DKI Jakarta yang aktif berjumlah 888 orang, dengan jumlah yang mengisi kuisioner sebanyak 833 orang (93,80%). Notaris juga berkewajiban melaksanakan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) suatu Perseroan Terbatas. “Apresiasi terhadap Notaris yang telah mengisi Survei PMPJ, semoga pelaksanaan sosialisasi ini dapat memberikan sumbangsih berupa rekomendasi kepada pembuat kebijakan di bidang PMPJ dan BO dalam mengakomodasi permasalahan yang dihadapi oleh para notaris”, Jelas Mutia.
Selanjutnya kegiatan Sosialisasi dilanjutkan dengan Diskusi Panel oleh para narasumber. Ketua Tim Peningkatan Layanan Informasi Data Notaris, Pembinaan, dan Pengawasan Notaris pada Direktorat Perdata Ditjen AHU, Dora Hanura memaparkan tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Ketua Tim Kerja Perseroan Perorangan & Pemilik Manfaat, Adi Kurniawan memaparkan tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership). Anggota Majelis Pengawas Pusat Notaris DKI Jakarta, Gratianus Prikasetya memaparkan tentang Pengawasan Notaris Pasca Keanggotaan Tetap Indonesia Pada FATF. Direktur Pengawasan Kepatuhan Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain dan Profesi, Moh. Shalehuddin Akbar sebagai narasumber terakhir memaparkan tentang Kerentanan Profesi Hukum Terhadap Kegiatan Pencucian Uang serta Peran Notaris Sebagai Pihak Pelapor.
 |
 |
 |
 |
