Palembang – Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mempertegas komitmen fungsi Balai Harta Peninggalan Jakarta (BHP Jakarta) dalam melindungi hak keperdataan masyarakat melalui Focus Group Discussion (FGD) terkait Boedel Afwezigheid (harta kekayaan yang pemiliknya dinyatakan tidak hadir) yang diadakan di Harper Hotel, Palembang, Kamis (22/8).
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta R. Andika Dwi Prasetya, menyampaikan bahwa kepastian hukum bagi pemohon Afwezigheid harus menjadi prioritas utama, mengingat pengaturan tentang Afwezigheid tidak banyak diketahui oleh masyarakat, sehingga perlu adanya sosialisasi secara berkesinambungan.
Dalam sambutannya, Andika menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor untuk mengatasi berbagai hambatan administratif yang kerap dihadapi dalam proses pengurusan Afwezigheid. Ia juga menggarisbawahi perlunya pemahaman yang lebih baik di antara para penegak hukum dan instansi terkait mengenai pentingnya pengelolaan harta orang yang tidak diketahui keberadaannya agar tetap dalam pengelolaan negara melalui balai harta peninggalan.
“BHP Jakarta merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI, yang secara teknis bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat,” katanya dalam sambutan, Kamis (22/8)
Ia menjelaskan, tugas dan fungsi BHP diatur melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan.
“BHP mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum dibidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,” tuturnya.
