Jakarta - Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya, membuka kegiatan Evaluasi Pengisian Penilaian Pelayanan Publik Berbasis HAM pada seluruh Satuan kerja di Lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Senin (15/07). Bertempat di Aula Kantor Wilayah, kegiatan dihadiri langsung oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia RI, Dhahana Putra. Turut hadir mendampingi Kepala Divisi Administrasi, Mutia Farida, Kepala Divisi Pemasyarakatan, Tonny Nainggolan, dan Kepala Divisi Keimigrasian, Wahyu Eka Putra. Adapun peserta dalam kegiatan ini adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis bersama operator P2HAM, serta narasumber yaitu Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM (Gusti Ayu P Suwardani) dan Kepala Biro Hukum Sekda Provinsi DKI Jakarta (Yeni Rosdianti).
Dalam sambutannya, R. Andika Dwi Prasetya menjelaskan bahwa seiring dengan pelaksanaan pelayanan publik yang cepat, tepat, berkualitas, non diskriminasi, dan bersih guna kepuasan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah terus menggaungkan pelayanan publik yang prima. "Tentunya hal tersebut harus berpedoman pada Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM," Jelas Kakanwil.
Kakanwil juga menyampaikan bahwa Tahun 2023 ada 14 satuan kerja termasuk kantor Wilayah yang mendapatkan penghargaan pelayanan publik berbasis HAM yaitu BHP Jakarta, Bapas Kelas I Jakarta Timur-Utara, Kanim Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat, Kanim Kelas I Non TPI Jakarta Selatan, Kanim Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta, Kanim Kelas I Non TPI Jakarta Pusat, Kanim Kelas I TPI Tanjung Priok, Lapas Kelas I Cipinang, Lapas Kelas IIA Salemba, Lapas Narkotika Kelas IIA Jakarta, LPKA Kelas II Jakarta, Rutan Kelas I Jakarta Pusat, dan Rutan Kelas I Pondok Bambu. "Saya berharap seluruh satuan kerja lainnya dapat menerima penghargaan P2HAM. Dan untuk satuan kerja yang sudah menerima dapat mempertahankannya," Harap Andika.
Direktur Jenderal HAM yang berkesempatan hadir menyampaikan apresiasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta yang telah mengikuti tahapan pencanangan. Beliau berharap unit kerja dapat segera mempersiapkan data dukung sesuai dengan indikator pada Petunjuk Teknis agar dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan non-diskriminasi kepada seluruh pengguna layanan, khususnya kelompok rentan yang terdiri dari Ibu Hamil & Menyusui, Penyandang Disabilitas, Lansia dan Anak.
"Keterlibatan Bapak/Ibu Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan komitmen kita bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis HAM dan menjadi contoh bagi Provinsi lainnya di Indonesia," Pungkas Dirjen HAM.
