Tangerang – Kementerian Hukum dan HAM RI kembali melakukan refleksi untuk memperkuat langkah menuju visi Indonesia Emas 2045, Senin (16/12). Bertempat di Kampus Politeknik Pengayoman Indonesia, Kota Tangerang, Refleksi Akhir Tahun 2024 dengan bertemakan "Membangun Sinergi untuk Indonesia Emas 2045". Acara ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, beserta Wakilnya, Otto Hasibuan; Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, beserta Wakilnya, Edward Omar Sharif Hiariej; Menteri HAM, Natalius Pigai, dan Wakilnya, Mugiyanto Sipin; serta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, bersama Wakilnya, Silmy Karim. Turut hadir Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, Pejabat Manajerial, Non Manajerial, Perwakilan Kantor Wilayah dan UPT, serta tamu eksternal lainnya.
Dalam sambutannya, Menteri Koordinator, Yusril Ihza Mahendra, menekankan komitmen ASN di bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan untuk mewujudkan 3 (tiga) pondasi strategis dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 yaitu Menciptakan Stabilitas Hukum, Kesinambungan Pembangunan, serta Sumber Daya Manusia (SDM) Unggul. "Komitmen ini akan dilaksanakan melalui kerja sama, inovasi, dan pelayanan prima untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan," ujar Yusril.
Acara ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, R. Andika Dwi Prasetya serta Kepala Divisi Administrasi, Mutia Farida. Dalam pernyataannya, Andika mengajak seluruh jajaran Kanwil DKI Jakarta untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi. "Sebagai bagian dari keluarga besar Kementerian, kita memiliki tanggung jawab besar untuk terus memperkuat sistem hukum dan pelayanan publik yang optimal. Mari kita tingkatkan kolaborasi antar lembaga, serta menjalin sinergi dengan berbagai pihak untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera," tegasnya.
Acara Refleksi Akhir Tahun 2024 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan mempercepat langkah menuju Indonesia Emas 2045. Dengan kolaborasi yang erat antara Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, diharapkan sistem hukum nasional terus berkembang guna menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan berkeadilan.
