Jakarta – Sistem Informasi Penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia (SIPKUMHAM) merupakan salah satu implementasi tugas dan fungsi dari Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Balitbangkumham) sebagai badan riset di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Hal ini disampaikan oleh narasumber Machyudhi dari Balitbangkumham pada kegiatan analisis kebijakan dan sosialisasi dengan pemanfaatan SIPKUMHAM pada Selasa (23/03).
Bertempat di Ruang Rapat Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, kegiatan dibuka oleh Kepala Bidang Hak Asasi Manusia (HAM), Safatil Firdaus. Hadir secara langsung yaitu Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kepala Subbidang Pemajuan HAM, Biro Hukum Pemda DKI Jakarta dan Akademisi. Kegiatan juga dilangsungkan secara virtual dengan melibatkan seluruh Bagian Hukum Wilayah Administrasi Provinsi DKI Jakarta.
 |
 |
Balitbangkumham secara berkelanjutan melakukan pengembangan terhadap aplikasi SIPKUMHAM. Saat ini, SIPKUMHAM dapat mengetahui, mengumpulkan, menganalisis data tentang permasalahan hukum, HAM dan juga pelayanan publik pada kurang lebih 80 media online serta media sosial. “Data dan Informasi pelayanan publik yang telah terkumpul yaitu dari Dirjen Pemasyarakatan, Dirjen Imigrasi, Dirjen AHU dan Dirjen KI. Nantinya akan mencakup seluruh Unit Eselon I” Jelas Machyudhi dalam paparannya.
Selain narasumber Balitbangkumham, Akademisi pun turut menyampaikan paparannya terkait penelitian yang telah menggunakan aplikasi SIPKUMHAM. “Walau menggunakan bahan sekunder, tetapi aplikasi SIPKUMHAM ini sangat memudahkan Saya dalam mencari artikel-artikel terkait. Terutama terkait Tindak Pidana Korupsi” Ujar Dr.R. Lina Sinaulan, dari Pascasarjana Universitas Jaya Baya. Diharapkan Kantor Wilayah dapat mengimplementasikan SIPKUMHAM dengan selalu membangun kemitraan strategis. Hal ini dapat membantu serta mendukung aplikasi SIPKUMHAM dalam pembuatan kebijakan di Wilayah.
