Jakarta – Dalam rangka mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik khususnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan DKI Jakarta, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Sutirah, membuka rapat persiapan evaluasi Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Data Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Rabu (02/06).
Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk menjaring persepsi masyarakat mengenai kualitas pelayanan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat, yang mewajibkan bagi penyelenggara pelayanan untuk melakukan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan.
Pada kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapatnya, Sutirah menyampaikan bahwa evaluasi ini dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat dan persepsi korupsi kepada pengguna layanan. Dengan melakukan survei yang benar dan sesuai petunjuk, maka akan diperoleh gambaran tinggi atau rendahnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan layanan publik. Terdapat pula monitoring survei IPK dan IKM yang dilakukan setiap bulan untuk merumuskan suatu model intervensi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
Tim monitoring dan evaluasi hasil survei IPK-IKM sudah melakukan monitoring kepada 6 UPT dan akan dijadwalkan kembali pada Rabu pekan depan. Adapun kegiatan rapat persiapan ini dihadiri oleh Kepala Bidang HAM (Safatil Firdaus), Plt. Kepala Subbidang Pengkajian, Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (Lusia Wahyuniati), Pejabat Fungsional Madya (Suratin Eko Supono) serta para admin aplikasi survei IPK-IKM.
 |
 |