Jakarta (30/07/2020), telah diselenggarakan kegiatan Rapat Tim Pokja Analisa Dan Evaluasi Hukum Peraturan Daerah No 2 Tahun 2018 Tetang Perpasaran. Rapat dibuka oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Dan HAM (Sutirah), didampingi oleh Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah (Erinawita) dan dihadiri oleh Ketua Pokja dari Balitbang Hukum Dan HAM (Rachmat Trijono), tim pokja yang berasal dari BPHN (Apri Listiyanto), Biro Hukum (Bandi Muharam Asmara), dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah DKI Jakarta (Hardi Wijaya), serta JFT Perancang Perundang-undangan dan JFU.
Kegiatan Analisa Dan Evaluasi Hukum merupakan kegiatan baru yang masuk di DIPA pada tahun 2020. kegiatan ini adalah upaya melakukan penilaian terhadap hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang dikaitkan dengan struktur hukum dan budaya hukum. Analisa Dan Evaluasi Hukum pada tahun ini focus pada peraturan mengenai UMKM. Adapun agenda pada pagi hari ini ialah paparan Ketua dan Anggota Pokja berdasarkan makalah singkat yang telah dipersiapkan sebelumnya dan inventarisasi Peraturan Perundang-undangan mengenai UMKM. Kegiatan ini nantinya akan menghasilkan matriks dari hasil inventarisasi yang berisi analisa dan evaluasi serta rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan mengenai UMKM.
Rapat selanjutnya dijadwalkan akan mengundang narasumber guna memberi masukan terhadap rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah No 2 Tahun 2018 Tentang Perpasaran.