Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta menyelenggarakan Diseminasi Partai Politik pada Selasa (23/08). Bertempat di Ruang Rapat Ismail Soleh kegiatan diikuti oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Ronald Lumbuun), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta (Taufan Bakri), Kepala Bidang Pelayanan Hukum (Ria Wijayanti Estiko) dan Kepala Subbidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (Bintang Oktafiyanti Subekti) serta partai politik, dosen dan mahasiswa yang mengikuti melalui zoom meeting.
Ronald Lumbuun dalam sambutannya menyampaikan dinamika dan perkembangan masyarakat yang majemuk menuntut peningkatan peran, fungsi dan tanggung jawab partai politik dalam kehidupan demokrasi secara konstitusional sebagai sarana partisipasi politik masyarakat dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia. Partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan system politik yang demokratis guna mendukung system presidensil yang efektif.
Taufan Bakri selaku narasumber memberikan paparan Peran Partai Politik Dalam Mendukung Penguatan Pembangunan Demokrasi di Provinsi Dki Jakarta. Taufan Bakri menjelaskan definisi partai politik dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 serta fungsi peran partai politik. Lebih lanjut Taufan Bakri menjelaskan perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi DKI Jakarta dari tahun 2009-2021 serta Peran IDI dalam Pembangunan Demokrasi.
Ria Wijayanti Estiko sebagai narasumber kedua memberikan materi tentang Legalisasi Partai Politik. Ria Wijayanti Estiko menjelaskan jenis layanan pengadministrasian Badan Hukum Partai Politik yang terdiri dari 3 jenis layanan yaitu Pengesahan Pendirian Badan Hukum Partai Politik, Pengesahan Perubahan AD/ART dan Perubahan Kepengurusan.
 |
 |
 |
 |