Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta mengadakan webinar Pengawasan dan Audit Kepatuhan Penerapan Prinsip Mengenai Pengguna Jasa (PMPJ) Secara OFF-SITE bagi Notaris di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Jumat (23/09/2022). Kegiatan ini merupakan upaya Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta dalam memberikan pemahaman kepada notaris terkait penerapan PMPJ dan memitigasi resiko pada saat notaris memberikan, serta memberikan gambaran terhadap tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang dilakukan oleh notaris melalui aplikasi pelaporan PPATK.
Peserta dalam kegiatan ini merupakan para Notaris yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta melalui sambungan zoom meeting yang relay secara langsung di Ruang Ismail Saleh Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Ronald Lumbuun menyampaikan kepada para Notaris dalam melaksanakan jabatannya, harus memperhatikan penerapan PMPJ yang meliputi identifikasi, verifikasi dan pemantauan, agar yang disepakati para pihak tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Ketua Tim Pengawasan PMPJ, Bambang Kristianto menekankan bahwa penerapan PMPJ dilakukan untuk kepentingan para pihak dan perlindungan terhadap notaris. Diharapkan dalam pelaksanaan jabatannya tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna jasa yang akan mengalihkan transaksinya kedalam akta autentik sehingga dilegalkan dalam bentuk badan hukum atau badan usaha lainnya.
Dalam Webinar ini Kasubbid Pelayanan AHU, Bintang Oktafiyanti memberikan pemaparan webinar kepada para Notaris mengenai petunjuk, prosedur, cara dan syarat pengisian formulir dan matriks mengenai Klien dan Resiko untuk Notaris. Selanjutnya Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta akan selalu memberikan pendampingan kepada para notaris dalam penerapan PMPJ ini sehingga kinerja kenotariatan di wilayah DKI Jakarta terus meningkat dan semakin baik.
 |
 |
