Jum’at 29 Januari 2020 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta melalui Subbidang Pemajuan Hak Asasi Manusia melakukan rapat Identifikasi Tautan Indikator KKP HAM yang dipimpin oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM DKI Jakarta Sutirah pada hari ke-4 yang dilaksanakan di ruang rapat Kakanwil DKI Jakarta dan diikuti secara virtual.
Kegiatan ini berlangsung selama 4 (empat) hari dimulai dari tanggal 26 Januari sd 29 Januari 2021 diikuti oleh Kepala Seksi Kerjasama Bilateral Direktorat Jenderal HAM Ibrahim beserta tim, Kepala Sub bagian Pemajuan HAM Lusia Wahyuniati, dan dari kalangan akademisi Direktur Eksekutif Djokosoeteono Research Center Fakultas Hukum Universitas Indonesia Patricia Rinwigati di dampingi Luther Budi Raja Peneliti, WNP Consultant. Dan secara virtual diikuti oleh Sudin Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat,Sudin Wilayah Kota Adminsitrasi Jakarta Timur, Biro Hukum, Subbanpeko, Subbanpekab, Bagian Hukum Wilayah Jkarta Pusat, Bagian Hukum Wilayah Kota Adminitrasi Jakarta Timur, Bidang Perencanaan Bappeda, Seketariat SDGs Jakarta.
 |
 |
Pada hari keempat ini rapat membahas tentang hambatan pengelolahan sampah rumah tangga yang berada di wilayah di DKI Jakarta serta penyerapan tenaga kerja yang berada di Wilayah DKI Jakarta. Pengelolaan sampah yang baik dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Akan tetapi, pengelolaan sampah masih sebatas dipandang sebagai barang yang tidak berguna serta dilihat dari pendekatan akhir (end-of-pipe). Dan dengan melihat data penyerapan tenaga kerja yang berada di DKI Jakarta Pertumbuhan ekonomi daerah yang dicerminkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM DKI Jakarta dalam mengucapkan rasa terima kasihnya kepada peserta rapat yang telah setia mengikuti kegiatan diskusi Interaktif ini selama 4 (empat) hari. Beliau berharap dengan adanya dialog Interaktif antar Lembaga Pemerinth ini dapat memberikan masukan atau solusi dari permasalahan HAM yang ada khusunya dililngkungan Kantor Wilayah DKI Jakarta.
