WFH tidak menghalangi dalam melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait, Kamis,(9/4/2020) dilaksanakan rapat pelaporan B04 Aksi HAM daerah Provinsi DKI jakarta melalui teleconference dengan aplikasi zoom.hadir dalam kegiatan tersebut pejabat dari Bappeda, Biro Hukum Provinsi, Disnakertrans, Dinas pendidikan, Dinas PPAPP, P2TP2A, Dinas Kesehatan, Bagian Hukum wilayah kota Administrasi dan Kabupaten Kepulauan seribu. Rapat di buka oleh Anita Darmayanti Kabid Pemerintahan Bappeda Provinsi DKI Jakarta, selaku penanggung jawab pelaporan Aksi Ham, di lanjut kan arahan dari Kasubid Pemajuan HAM Kanwil DKI Jakarta, Lusia Wahyuniati.
Yang menyampaikan dan menjelaskan tentang pengisian format baru pelaporan Aksi HAM sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200/2457/SJ tentang pelaksanaan dan pelaporan Aksi HAM Pemerintah Provinsi Tahun 2020, di mana Kementerian Hukum dan HAM merupakan salah satu instansi yang duduk dalam Sekretariat Bersama RANHAM. Hasil dari rapat ini dicapai kesepakatan untuk pengumpulan data terakhir tanggal 21 April 2020 di kirimkan ke Bappeda untuk di
Laporkan melalui aplikasi serambi presiden yang di buka mulai tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020.