Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) DKI Jakarta menyelenggarakan Rapat Presentasi Proposal Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis Data Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IPK-IKM) pada Selasa (15/03). Bertempat di Aula Lantai 4 Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Kepala Bidang HAM (Safatil Firdaus) memimpin langsung rapat yang didampingi Kepala Subbidang Pengkajian Litbangkumham (Andriani Pancawati), Kepala Subbidang Pemajuan HAM (Lusia Wahyuniati), anggota tim IPK-IKM serta operator admin Survei IPK-IKM pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Kegiatan juga di relay melalui virtual zoom meeting yang dihadiri tim Peneliti dari Balitbang Hukum dan HAM.
Kukuh F. Prasetyo (Fakultas Hukum Universitas Yarsi) yang bertindak sebagai narasumber menyampaikan presentasi yang berjudul “Meneropong Integritas Penyelenggaraan Negara”. Kukuh F. Prasetyo menyampaikan Penyelenggaraan Negara harus menegakan integritas dan memberikan pelayanan yang berkualitas. Kemudian Penyelenggara Negara juga harus mempunyai nilai-nilai dan prinsip-prinsip antikorupsi. Selanjutnya Survei IPK-IKM menggambarkan upaya pemberantasan korupsi, baik dalam lingkup pencegahan maupun penindakan, direpresentasikan dalam angka dalam rentang 0-100. Meskipun hanya angka Survei IPK-IKM adalah parameter bagi integritas Penyelenggara Negara.
Kegiatan dilanjutkan dengan tanya jawab serta menyampaikan kendala yang dihadapi oleh para operator admin Survei IPK-IKM pada UPT. Terutama kendala dalam menghimpun jumlah responden dalam Survei IPK-IKM.
 |
 |
 |
 |