Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2023
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah DKI Jakarta serta mendukung dan melaksanakan program-program Unit Eselon I melalui Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2023 ini disajikan dalam bentuk penilaian akuntabilitas kinerja dari tugas dan fungsi, melalui pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sepanjang tahun 2023 dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2020-2024, serta dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2023. Disamping itu, LKjIP dimaksudkan sebagai sarana pengendalian, penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
Berikut dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2023
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah DKI Jakarta serta mendukung dan melaksanakan program-program Unit Eselon I melalui Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.
Berdasarkan Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sampai dengan 31 Desember 2022 diperoleh data alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 35.101.316.000,- setelah adanya revisi anggaran menjadi Rp 34.612.758.000,- dengan realisasi di akhir tahun sebesar 34.221.153.122 atau sebesar 98,87% dari total pagu setelah revisi. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dilakukan pada 9 program dengan menggunakan 21 sasaran serta untuk pengukurannya menggunakan 54 indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Adapun nilai kinerja organisasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta tahun 2022 mencapai 113,35% yang diperoleh dari nilai rata-rata capaian kinerja pada 54 indikator kinerja kegiatan. Sedangkan nilai kinerja anggaran pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta tahun 2022 adalah 95,16.
berikut dokumen LKjIP Tahun 2022
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah serta mendukung dan melaksanakan program-program Unit Eselon I melalui Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Berdasarkan Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sampai dengan 31 Desember 2021 diperoleh data alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp.36.149.988.000,- setelah adanya revisi anggaran menjadi Rp35.101.242.000,- dengan realisasi di akhir tahun sebesar Rp34.046.267.912 atau sebesar 96.99% dari total pagu setelah revisi. Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dilakukan pada 9 program dengan menggunakan 22 sasaran serta untuk pengukurannya menggunakan 59 indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Rata-rata capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta tahun 2021 mencapai 226,92% yang didapat dari realisasi capaian dibandingkan dengan 59 target capaian kinerja. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah dilakukan perubahan dalam hal pelayanan masyarakat dan layanan informasi melalui inovasi Si Ki- Be Live Talk, pos yankomas, penyuluhan hukum keliling dan pelayanan Sabtu Minggu yang dilaksanakan di Mall Kemang Village.
Layanan Si Ki- Be Live Talk merupakan aplikasi berbasis web yang terintegrasi dengan website resmi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dengan laman jakarta.kemenkumham.go.id. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta di era situasi pandemi covid-19 tanpa harus datang langsung atau tatap muka. Masyarakat dapat berkomunikasi dan mengirimkan dokumen secara langsung kepada petugas pelayanan dengan cukup melakukan chat atau percakapan tertulis dan mengupload dokumen yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, tentunya dapat dilakukan dari rumah dan dari manapun melalui pc, laptop, maupun handphone
Penghargaan yang diperoleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2021 yaitu:
- Satuan Kerja dengan nilai tertinggi penilaian TPI menuju TPN untuk predikat WBBM;
- Unit Kerja Pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi;
- Peringkat II Kategori A satuan kerja binaan yang memperoleh predikat WBK/WBBM;
- Peringkat I Kategori A dalam pelaporan E-LHKASN;
- Penyelenggaraan Pelayanan Hukum Terpadu Keliling;
- Penyelenggaraan Bakti Kemenkumham Kumham Peduli Kumham Berbagi;
- Fasilitasi Kegiatan Hak Kekayaan Intelektual;
- penghargaan pelaksanaan vaksinasi dari Pemprov DKI Jakarta;
- Terbaik I dalam program pengendalian Covid 19;
- Juara I dalam Pelaporan E- LHKASN Tahun 2020;
- Juara I Sosialisasi Hasil Penelitian Hukum dan HAM melalui Diskusi Daring Obrolan Peneliti (OPini) dengan tema “Implementasi Penyelesaian Disharmoni Peraturan Perundang-undangan melalui Jalur Mediasi TA 2021”;
- Terbaik ke II Anggota JDIHN Tahun 2021 Kategori Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang JDIHN, Juara II Kantor Wilayah terbaik dalam pembinaan Satuan Kerja menuju WBK/WBBM.
Berikut dokumen LKIP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta: [baca]
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berkewajiban melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di wilayah serta mendukung dan melaksanakan program-program unit eselon Imelalui rencana strategis Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020-2024 yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Berdasarkan Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta sampai dengan 31 Desember 2020 diperoleh data alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp. 34.122.772.000,- setelah adanya revisi anggaran menjadi Rp. 39.891.101.000-, dengan realisasi di akhir tahun sebesar 97.48%.
Pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta dilakukan pada 9 program dengan menggunakan 17 sasaran serta untuk pengukurannya menggunakan 30 indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM mencapai 118.5% yang didapat dari realisasi capaian 3.555% dibandingkan dengan 30 target capaian kinerja.
Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta telah dilakukan perubahan dalam hal pelayanan masyarakat dan layanan informasi melalui inovasi ACES, perpustakaan digital, pos yankomas dan penyuluhan hukum keliling. Layanan ACES merupakan aplikasi pelayanan masyarakat berbasis android untuk mempermudah layanan khususnya layanan hukum dan HAM dalam genggaman dengan cepat, mudah, transparan, serta dapat diakses dimana saja. Jenis pelayanan yang ada dalam aplikasi ACES yaitu layanan yang mencakup pelayanan yang ada pada Divisi Administrasi, Pemasyarakat, Imigrasi dan Pelayanan Hukum yang berimplementasi pada corporate university Kementerian Hukum dan HAM RI.
Salah satu capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta Tahun 2020 yaitu telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, dimana predikat tersebut diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi perubahan dibidang manajemen perubahan, penataan tatalaksana,penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
Unduh Dokumen LKIP 2020 pada tautan berikut: