Aplikasi E-MPDN merupakan sistem informasi yang mengakomodasi banyak sumber daya (database, aplikasi berbasis web, fitur pemrosesan data) sehingga dapat memudahkan proses pendokumentasian surat masuk atau laporan terkait dengan notaris yang masuk ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta. Selain itu dengan adanya aplikasi E-MPDN ini proses tindak lanjut dari surat atau laporan yang masuk, pemantauan dan pengingat bagi para anggota majelis pengawas daerah notaris DKI Jakarta untuk segera menindaklanjuti hal tesebut sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dengan menggunakan metode penghitungan waktu mundur. Dengan hal tersbut diharapkan tercipta kinerja dan ketepatan waktu proses dari surat atau laporan yang masuk dan untuk mempermudah proses kerja pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta khususnya para anggota majelis pengawas daerah notaris.
Baca Petunjuk Penggunaan Aplikasi E-EMPDN
Aplikasi Hai Penyuluh merupakan sistem informasi yang mengakomodasi banyak sumber daya (database, aplikasi pendukung, fitur interaktif) sehingga dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan layanan konsultasi hukum, permintaan penyuluhan hukum dan informasi hukum yang terintegrasi yang selama ini terpisah-pisah sehingga menyulitkan masyarakat. Dengan aplikasi ini masyarakat diharapkan juga mendapatkan kecepatan proses pelayanan yang terukur. Hambatan seperti harus mendatangi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta untuk mendapatkan informasi dan konsultasi hukum dapat dipangkas dengan hadirnya aplikasi ini. Selain itu Aplikasi Hai Penyuluh dapat memudahkan proses kerja pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DKI Jakarta khususnya para penyuluh hukum.
Baca Petunjuk Penggunaan Aplikasi Hai Penyuluh
Si Ki Be Lacak atau Aplikasi Informasi Ijin Tinggal Keimigrasian merupakan aplikasi sub sistem dari aplikasi Laporan Harian Intelijen. Aplikasi ini di integrasikan langsung ke aplikasi Laporan Harian Intelijen untuk memudahkan pengaturan dan manajemen aplikasi melalui satu akses situs web. Aplikasi digunakan untuk memberikan layanan kepada konsumen untuk mengetahui informasi mengenai status dan posisi informasi perijinan yang diperlukan oleh pihak konsumen. Pihak konsumen akan menerima informasi melalui aplikasi "whatsapp" setelah melakukan registrasi permintaan informasi status perijinan.
Baca Petunjuk Penggunaan Aplikasi SiKibe Lacak
Aplikasi Perpustakaan Digital digunakan untuk menyimpan daftar literatur yang tersedia di perpustakaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
Buka Aplikasi Perpustakaan Digital
Kupat Tahu, Kupas Tuntas Tentang Hukum merupakan video-video penyuluhan tentang permasalahan hukum dapat disimak di youtube
Hai Sobat Ki_be dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta melakukan berbagai inovasi guna memudahkan masyarakat dan stakeholder dalam menerima pelayanan hukum dan HAM. salah satunya adalah layanan pengharmonisasian RAPERDA melalui aplikasi SI KI-Be Harmoni.
Si Ki Be Harmoni merupakan system informasi terkait input proses dan tahapan permohonan pengharmonisasian rancangan peraturan daerah serta pemantauan proses permohonan dan tahapan yang sedang berjalan. Layanan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) secara online melalui aplikasi berbasis website yang dapat diakses melalui www.jakarta.kemenkumham.go.id
Pemohon Pengaharmonisasian Raperda yaitu Biro Hukum Setda Pemprov DKI Jakarta dan Sekwan DPRD DKI Jakarta dapat Log In menggunakan Username dan Paswword yang telah diberikan,
Setelah itu Pemohon mengunggah berkas-berkas yang diperlukan dan selanjutnya akan diverifikasi oleh Kantor Wilayah Kementerian HUKum dan HAM DKI Jakarta;
Selain itu Masyarakat dan Pemohon dapat memantau proses pengharmonisaian usulan RAPERDA dengan klik tombol pementauan proses RAPERDA; pada halaman SI KI-BE Harmoni;
Klil Tombol selengkapnya untuk mengetahui status dari tahapan yang sedang berjalan;
Inovasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan layanan kepada stakeholder dan masyarakat dalam proses penyusunan Raperda DKI Jakarta.
KANWIL DKI BEBAS PUNGLI, TOLAK KORUPSI, WUJUDKAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI.
Kanwil DKI kite Besodare