STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA DOKUMENTASI (PPID)

Struktur Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Kementerian Hukum dan HAM Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Ham Nomor M.HH-01.IN.01.03 Tahun 2010 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Hukum dan HAM RI

VISI
Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum

MISI
Melindungi Hak Asasi Manusia

MOTTO
Kami siap melayani dengan Ikhlas

TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN FUNGSI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1. PPID bertugas dan bertanggung jawab dalam :
   1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
   2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
   3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana
   4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
   5. Pengajuan konsekuensi
   6. Pengklasifikasian informasi dan/atau pegubahannya;
   7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualinnya sebagai informasi publik yang dapat diakses; dan
   8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
2. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Fungsi PPID
   Pembinaan dan Pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

DASAR HUKUM

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 

Pedoman Standar Layanan Informasi Publik dan Klasifikasi Informasi

SK Tim PPID Tahun 2024

SOP PPID

SOP Layanan Permintaan Informasi Publik

SOP Pengelolaan atas Keberatan Informasi

SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik

SOP Penyusunan, Penetapan dan Pemutakhiran DIP

SOP Pendokumentasian Informasi Publik

SOP Uji Konsekuensi dan Penetapan DIK

SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan.

Berikut DIPA yang diturunkan dari Unit Eselon I ke Kantor Wilayah :

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. DIPA disusun berdasarkan Keputusan Presiden mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA berfungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan.

Berikut DIPA yang diturunkan dari Unit Eselon I ke Kantor Wilayah :