LapsustikNews – Dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Layanan Publik pada proses pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Tindakan Korupsi (WBK) dan meminimalisir permasalahan dibidang Laporan Keuangan, Barang Milik Negara (BMN) pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (LPN) Jakarta, menjadikan dasar tujuan dari Tim Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Khusus Ibu Kota (Kanwil Kemenkumham DKI) Jakarta melaksanakan kunjungan untuk memberikan Bimbingan Monitoring Pengawasan Dan Pengendalian (Bintorwasdal) Laporan Keuangan, BMN dan Progress Pembangunan WBK yang dilaksanakan hari Kamis, (05/12).
Kedatangan Tim Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta yang dipimpin langsung Nunik Suryani selaku Kepala Divisi Administrasi beserta Jajarannya disambut dengan ramah oleh Eddy Junaedi sebagai Pejabat Pelaksana Tekni (PLT) Kepala LPN Jakarta yang didampingi Jajaran Strutural Bagian Tata Usaha, Pegawai Pelaksana Bendahara, Pegawai Tim Staf Pengelola Keuangan dan Tim Staf Pengelolaan BMN LPN Jakarta.
Pada proses pelaksanaan kegiatan Bintorwasdal ini dibagi beberapa bagian untuk pertama Tim 
Kanwil melakukan monitoring laporan keuangan LPN Jakarta yang dilaksanakan di Ruang PLT Kepala LPN Jakarta dengan melihat langsung Laporan Pelaksanaan Penyerapan Anggaran Tahun 2019. Menurut informasi yang disampaikan dari Sena selaku Bendahara LPN Jakarta kepada Tim Humas “Bahwa secara global untuk Laporan Pengelolaan Keuangan di Lapas Narkotika Jakarta telah memenuhi target atau sudah sesuai dari apa yang telah ditentukan, kalaupun masih ada penyerapan anggaran yang belum terealisasi itu dikarenakan sedang proses berjalan yang artinya memang belum selesai kegiatan di akhir tahun 2019 ini.”
Berikut untuk Laporan BMN LPN Jakarta yang juga mendapatkan Bintorwasdal dari Tim Kanwil tersebut yang dilaksanakan di Aula Lantai III Gedung I LPN Jakarta, dalam hal ini Sadi salah satu Pegawai Pengelola BMN LPN Jakarta menyampaikan kepada Tim Humas “Alhamdulillah, selama proses melihat langsung pada laporan BMN yang kami sampaikan kepada Tim Monev Kanwil, tidak ditemukan barang temuan dan untuk Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN dengan nilai harga barang kurang dari 100 juta tidak ada kendala hanya menunggu Surat Keputusan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI.”
Selain Laporan Administrasi Perihal Laporan BMN LPN Jakarta, Jajaran Tim Staf Pegawai Pengelolaan BMN LPN Jakarta pun memperlihatkan kondisi barang untuk mengecek nama, jumlah dan nilai harga barang kepada Tim Monev dari Kanwil tersebut sebagai bentuk pembuktian bahwa memang Laporan BMN yang telah dibuat sesuai adanya
Selanjutnya Tim Kanwil berkunjung melihat Progress Pembangunan Zona Integritas menuju WBK pada LPN Jakarta yang dilakukan di 
Gedung I dibagian tempat pendaftaran kunjungan.
Selama proses monitoring yang dilakukan terlihat Tim Pokja WBK LPN Jakarta yang dipimpin langsung oleh Lis Susanti selaku Kepala Subbag Tata Usaha LPN Jakarta bersama Tim Kesekretariatan WBK semangat menyampaikan Laporan Pemberkasaan Data Dukung WBK dan menunjukan Pembuktian pelaksanaan kegiatan perubahan yang lebih baik pada Layanan Publik di LPN Jakarta.
Firman Aditya salah satu Tim Kesekretariatan WBK LPN Jakarta menyampaikan kepada Tim Humas “Menurut Tim Kanwil selama proses monitoring berjalan mengatakan kepada kami bahwa untuk Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM-red) yang telah disampaikan oleh Tim Kesekretariatan WBK Lapas Narkotika Jakarta sudah sangat baik dan memuaskan tapi bukan berarti harus berhenti sampai disini, karena Survey IKM ini tetap harus dilanjutkan dan terus ditingkatkan.”
Kontributor : Nurmala Dewi dan Tim Dokumentasi LPN Jakarta