Jakarta - Melanjutkan rangkaian Peringatan Hari Dharma Karya Dhika (HDKD) ke-78, Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta mengikuti kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Rabu (09/08). Terpusat di Bali, jajaran Kantor Wilayah mengikuti secara daring yang bertempat di Aula Kantor Wilayah. Turut hadir Plt. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM (Mutia Farida), Kepala Bidang Hukum (John Paul Fillino), Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Ahli Madya serta Jajaran Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.
Kegiatan dibuka dengan laporan dari Direktur Jenderal Perundang-undangan, Prof. Dr. Asep N. Mulyana. Beliau menyampaikan tugas besar Direktorat Jenderal Perundang-undangan dalam menjaga proses pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. "Tentunya Direktorat Jenderal Perundang-Undangan harus mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan dari banyak pihak," Tutur Asep.
I Wayan Koster selaku Gubernur Provinsi Bali juga berkesempatan menyampaikan sambutan. Beliau menuturkan rasa bangga akan Kementerian Hukum dan HAM atas ketekunan dari berbagai dinamika atas lahirnya Undang-Undang ini. Lebih lanjut Undang-Undang ini harus disosialisasikan secara masif ke seluruh Indonesia. "Kami akan meneruskan langkah sosialisasi ini ke masyarakat, praktisi dan akademisi, khususnya di Provinsi Bali," Ujar Koster.
Kegiatan dilanjutkan dengan sambutan Menteri Hukum dan HAM RI, Prof. Yasonna H. Laoly. Beliau mengapresiasi seluruh aktor dalam menghadapi proses finalisasi UU KUHP serta mengharapkan sosialisasi harus sampai pada semua lapisan masyarakat mulai dari mahasiswa, penegak hukum dan akademisi. "Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Perundang-Undangan atas peran dalam melakukan pengawasan pembentukan Undang-Undang ini sebagai produk anak bangsa," Tutup Menkumham.
