Bali - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama Balai Harta Peninggalan (BHP) Jakarta Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi dengan tema "Transformasi Digital Layanan Keperdataan dalam rangka Penguatan Tugas dan Fungsi Balai Harta Peninggalan”. Bertempat di Hotel Merusaka, Nusa Dua - Bali, kegiatan koordinasi ini dilaksanakan selama 4 hari, terhitung mulai tanggal 14-17 November 2023 mendatang. Adapun kegiatan ini dibuka oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Cahyo Rahadian Muzhar.
Kegiatan diawali dengan ucapan selamat datang yang disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Bali yang diwakili Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Bali, Alexander Palti. Beliau mendukung kegiatan ini sebagai upaya peningkatan koordinasi yang baik antara Direktorat Jenderal AHU, Kantor Wilayah dan BHP terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BHP.
Kegiatan pun dilanjutkan dengan laporan kegiatan yang disampaikan oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM DKI Jakarta, Zulhairi. Dalam laporannya, beliau menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk merumuskan langkah strategis dalam pelayanan publik BHP kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan informasi layanan BHP, dan peningkatan kualitas Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan.
Direktur Jenderal AHU, Cahyo Rahadian Muzhar membuka kegiatan dengan menyampaikan tantangan tugas BHP semakin kompleks di waktu mendatang. "Diperlukan langkah strategis seperti mempublikasikan informasi secara intensif, mendekatkan layanan BHP kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi baik website maupun media sosial, serta pembangunan layanan BHP berbasis online," Ujar Cahyo.
Seluruh jajaran Direktorat Jenderal AHU termasuk BHP Jakarta diharapkan dapat berkinerja maksimal dan tetap memperhatikan serta mengikuti perkembangan yang ada. "Saya meyakini bahwa BHP juga dapat berperan aktif khususnya dalam bidang layanan keperdataan yang dapat menjadi safeguard bagi terwujudnya kepastian hukum dan layanan kepada masyarakat maupun pelaku usaha," Tutup Direktur Jenderal AHU.
Pada kegiatan ini turut dihadirkan narasumber yang terdiri dari Prof. Dr. Tata Wijayanta, S.H., M.Hum. (Fakultas Hukum UGM), Aba Subagja, S.Sos., MAP. Dr. Michael Josef Widijatmoko, S.H., M.H. (Kementerian PAN-RB), dan Perwakilan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selain penyampaian materi juga dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dalam 3 (tiga) Kelompok Kerja yang masing-masing membahas berbagai isu terkini terkait BHP yaitu layanan publik berbasis teknologi pada BHP, permasalahan aktual BHP yang membutuhkan petunjuk pimpinan, dan pembentukan organisasi profesi JFKK.
