Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada instansi pemerintah sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta turut berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan prima dalam mengimplementasikan Pembangunan Zona Integritas. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah, Ibnu Chuldun, dalam kegiatan Sosialisasi dan Penguatan Layanan Publik Balai Harta Peninggalan Jakarta Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta, Selasa (02/08). Bertempat di Hotel Pullman Central Park Jakarta, kegiatan dihadiri oleh Para Pimpinan Tinggi Pratama, dan seluruh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas pada 28 satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta.
Mengusung tema “Pembangunan Zona Integritas Mendorong Terwujudnya Pelayanan Prima kepada Masyarakat” pada sesi pertama, Ibnu Chuldun menyebut bahwa proses kerja dan output kinerja Kantor Wilayah dan satuan kerja harus ditingkatkan agar lebih kredibel sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dan kualitas pelayanan publik. “Saya berharap kepada seluruh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas pada 28 Satker dapat mengikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya serta dapat meningkatkan komitmen dan kapasitasnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tutup Ibnu Chuldun.
Dimoderatori oleh Kepala Divisi Administrasi, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Agus Uji Hantara menyampaikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Permenpan Nomor 90 Tahun 2021. “Perbaikan berkelanjutan, mindset dan culture, serta konsistensi sangat penting dalam Pembangunan Zona Integritas, dan itu harus diimplementasikan oleh satuan kerja sebagai miniatur Reformasi Birokrasi,” ujar Agus Uji Hantara.
Selain pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi yaitu Group Head Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik, Sugiarto memberikan penguatan terkait interaksi tugas dan fungsi pada pelayanan publik untuk menghindar dari penyalahgunaan wewenang. Beliau pun menyampaikan strategi pemberantasan korupsi yaitu dengan mengedukasi diri menjadi pribadi yang berintegritas tinggi. “Kunci diri dalam pencegahan korupsi, jangan mau jadi korban dan jangan mau jadi pelaku,” tegas Sugiarto.
Adapun sesi terakhir bertemakan “Peran dan Manfaat Layanan Publik Balai Harta Peninggalan bagi Masyarakat”. Dengan moderator Oryza (Kurator Keperdataan Ahli Madya), Praktisi sekaligus Akademisi, Dr. MJ Widiatmoko mengupas tuntas tugas dan fungsi Balai Harta Peninggalan Jakarta sebagai salah satu satuan kerja di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
Dengan adanya sosialisasi dan penguatan pelayanan publik oleh para pakar dan praktisi yang berkompeten, diharapkan seluruh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dapat memahami peningkatan pelayanan publik untuk diimplementasikan pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Dan tentunya pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagai payung utama dapat diwujudkan melalui pemerintahan yang bersih dan dan berkualitas.
 |
 |