Jakarta - Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Klinik Pratama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) DKI Jakarta menerima kunjungan Tim Surveyor Lembaga Akreditasi Fasilitas Kesehatan Indonesia (LAFKI) pada Kamis (04/04/2024). Kegiatan ini bertujuan dalam rangka menelusuri teknis pelayanan yang disediakan oleh Klinik Pratama Kanwil. Kunjungan Tim Surveyor ini disambut langsung oleh Kepala Divisi (Kadiv) Administrasi dan Tim Klinik Pratama.
Kadiv Administrasi, Mutia Farida menyampaikan walaupun konsentrasi Kemenkumham adalah di bidang Hukum dan HAM namun layanan publik berdampak pada masyarakat sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Jokowi yaitu termasuk layanan kesehatan di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. “Peningkatan mutu pelayanan kesehatan bukan hanya bagi pegawai tapi juga bagi Masyarakat,” Ujar Mutia Farida. Tim Surveyor dari LAFKI melaksanakan klarifikasi yang dihadiri oleh Pejabat Struktural dan seluruh Tenaga Medis Kanwil. Klarifikasi merupakan pemaparan hasil survei secara keseluruhan yang dilakukan oleh Tim Surveyor.
“Ada beberapa catatan perlu diperhatikan lagi untuk referensi yang tercantum di SK adalah sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Republik Indonesia No 9 Tahun 2014 Tentang Klinik untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) referensinya adalah regulasi yang lebih mengarah ke petunjuk teknis seperti Keputusan Menteri Kesehatan (KMK), PMK, pedoman atau paduan yang masih berlaku dan relevan.” Ujar Rusmiati. Lebih lanjut Rusmiati menyampaikan menelusuri Klinik Pratama Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta merupakan salah satu agenda proses akreditasi untuk memastikan apakah klinik sudah sesuai standar atau belum dalam alur penerima pasien (Pegawai) hingga seluruh manajemen klinik.
